Soal Proyek PSN SWL,DPRD Surabaya: Dokumen Penolakan Reklamasi Telah Diterima Menteri Kelautan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 23 Jan 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Eri Irawan, Ketua Komisi C DPRD Surabaya.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Gelombang penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) “Surabaya Waterfront Land” yang akan membangun sejumlah pulau buatan dengan metode reklamasi terus membesar. Forum Masyarakat Madani Maritim Surabaya, yang merupakan gabungan dari puluhan elemen masyarakat, bertemu dengan DPR RI dan sejumlah kementerian untuk menyuarakan penolakan.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan mengatakan, perjuangan yang dilakukan elemen masyarakat pesisir tersebut harus didukung semua pihak. “Reklamasi tidak mampu menjawab agenda kesejahteraan ekonomi rakyat, agenda keberlanjutan lingkungan, dan agenda penataan ruang yang berkeadilan di Kota Surabaya,” ujar Eri, Kamis (23/1/2025).
Eri mengatakan, secara politik, Komisi C DPRD Surabaya mendukung perjuangan Forum Masyarakat Madani Maritim, termasuk mengoneksikan dengan jaringan yang ada di DPR RI. “Beberapa kawan di Komisi C DPRD Surabaya saling menyambungkan dengan jaringan anggota DPR RI yang bertugas di Komisi IV, komisi yang membidangi soal kelautan. Masyarakat pesisir Surabaya yang menyuarakan penolakan telah bertemu dengan perwakilan sejumlah parpol yang ada di Komisi IV DPR RI,” ujar Eri.
“Hari ini, anggota Komisi IV DPR RI, Sonny Danaparamita, juga telah menyerahkan dokumen penolakan reklamasi pantai timur Surabaya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono,” imbuh Eri Irawan.
Eri berharap semangat masyarakat pesisir menyuarakan perjuangan ini terus terjaga. Sebab, dampak negatif reklamasi tidak hanya akan dirasakan jangka pendek, melainkan hingga puluhan tahun ke depan. “Kami mengapresiasi perjuangan kawan-kawan masyarakat pesisir. Saya melihat videonya di media sosial, kompak dalam perjalanan ke Jakarta, makan bersama dengan menu sederhana di tengah perjalanan. Insya Allah perjuangan ini tidak akan sia-sia. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah sangat bijak menyatakan akan mengevaluasi sejumlah PSN,” ujar Eri.
Eri memaparkan, proses perizinan reklamasi dalam PSN tersebut memang bukan menjadi wewenang Pemkot Surabaya. Meski demikian, dia yakin DPRD dan Pemkot Surabaya terus berkomitmen menyuarakan yang terbaik bagi warga kota Surabaya, khususnya masyarakat pesisir.
Eri kembali mengingatkan dampak negatif reklamasi, terutama pada aspek perekonomian warga dan keberlanjutan lingkungan. Eri menyebut adanya narasi bahwa reklamasi akan menyejahterakan masyarakat pesisir tidak masuk akal. “Bagaimana mungkin kita menyejahterakan masyarakat pesisir kalau lautnya ditimbun?“ ujar Eri.
