DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan kebijakan yang diambil mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kebutuhan sosial ekonomi.
Dalam hal ini, pemerintah mengutamakan pendekatan selektif pada kebijakan pajak dan berbagai bentuk stimulus, seperti PPN 12% untuk barang mewah yang disertai alokasi bantuan sosial sebesar lebih dari Rp38 triliun.
“Kita yakin ekonomi akan membaik, dan sudah dirancang skenario untuk mencapai target-target ekonomi secara bertahap,” ujar Gus Ipul sapaanya di Surabaya, Rabu (1/1/2025).
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini juga menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah selalu mempertimbangkan semua faktor demi kesejahteraan masyarakat. Gus Ipul menambahkan, pemerintah kini fokus pada perbaikan data sosial melalui kolaborasi antar kementerian dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Proses ini bertujuan menghasilkan data tunggal pertama sejak Indonesia merdeka, yang akan menjadi pedoman seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program. Data ini mencakup komposisi penduduk Indonesia secara rinci, termasuk peringkat kesejahteraan sosial-ekonomi.
“Presiden meminta kami untuk memperbaiki data agar lebih tepat sasaran. BPS akan mengoordinasikan, merekonsiliasi, dan menyusun kriteria yang sesuai untuk data tersebut,” jelas Gus Ipul.
Gus Ipul menyebutkan mekanisme pembaruan data juga dijalankan melalui jalur formal dan partisipasi masyarakat. Jalur formal mencakup proses administratif dari tingkat desa hingga Kementerian Sosial, sementara jalur partisipasi melibatkan masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengusulkan atau menyanggah data penerima manfaat secara langsung.
Gus Ipul juga memastikan identitas pelapor aman dan laporan akan diverifikasi secara menyeluruh.
“Siapa pun bisa mengusulkan atau menyanggah melalui aplikasi Cek Bansos. Fakta dan bukti seperti foto rumah atau kondisi keluarga dapat disampaikan untuk ditindaklanjuti,” tambahnya.
Saat ini, proses finalisasi data telah berlangsung selama dua bulan dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Bansos yang akan diberikan sementara tetap menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun 2024, yang secara bertahap akan diperbarui dengan data baru pada tahun 2025.
“Dengan data tunggal ini, program bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih tepat sasaran,” tutupnya.(*)
