Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMILU » Panwascam Sukomanunggal Lakukan Monitoring Rapat Pleno Terbuka DPSHP

Panwascam Sukomanunggal Lakukan Monitoring Rapat Pleno Terbuka DPSHP

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Diagramkota.com Surabaya – Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024, Panwascam sukomanunggal menghadiri rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang digelar oleh Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

Kegiatan ini berlangsung pada selasa, 10 September 2024, di kota Surabaya,salah satunya kecamatan sukomanunggal.

Dihadiri oleh Panwascam Sukomanunggal,Kapolsek Sukomanunggal,Danramil,serta Stakeholder Tingkat kecamatan sukomanunggal.

Rapat pleno terbuka ini digelar untuk mempersiapkan daftar pemilih yang lebih akurat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta pemilihan  Walikota dan Wakil walikota surabaya pada tahun 2024.

Dalam sambutanya,Ketua PPK Sukomanunggal Senimin suseno hadi menyampaikan “Kami ingin memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat pemilih yang terlewat atau tidak terdaftar. Oleh karena itu, DPSHP ini sangat penting untuk validasi akhir sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata senimin

Dengan sinergi yang kuat antara PPK,Panwascam,TNI/polri, dan masyarakat, diharapkan Pemilukada 2024 di Surabaya akan berjalan lancar, aman, dan sukses.

“Masyarakat diimbau untuk terus berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pemilihan, termasuk memastikan diri telah terdaftar sebagai pemilih,” tandasnya.

Sementara itu,Ketua Panwascam Sukomanunggal Dimas sila pamungkas menjelaskan kehadiranya Bersama anggotanya adalah sebagai tugas pengawasan monitoring dan ini sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan daftar pemilih di tingkat kecamatan dan kelurahan.

“Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan data pemilih, sehingga hak pilih masyarakat dapat terakomodasi dengan baik,” ujarnya.

Kordiv HPPHM Panwascam Sukomanunggal, Achmad Riulfi  menekankan bahwa proses rekapitulasi DPSHP ini adalah langkah krusial dalam memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan demokratis.

“Kami juga mengimbau masyarakat yang merasa namanya belum tercantum dalam daftar pemilih untuk segera melaporkan kepada petugas terkait, agar hak pilih mereka terjamin dalam Pilkada mendatang,” tutup Riulfi.

Dengan pelaksanaan monitoring ini, Panwascam Sukomanunggal berharap agar seluruh tahapan Pilkada 2024 dapat berlangsung sesuai aturan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan

    Kearifan Lokal Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan

    • calendar_month Selasa, 11 Mar 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 426
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkunganJauh sebelum konsep konservasi modern dikenal luas, masyarakat adat telah mengembangkan kearifan lokal yang terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kearifan lokal ini, yang terpatri dalam sistem nilai, pengetahuan tradisional, dan praktik turun-temurun, merupakan benteng pertahanan terakhir dalam menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu contoh […]

  • Menyembuhkan TBC dengan Menghapus Hak Warga?

    Menyembuhkan TBC dengan Menghapus Hak Warga?

    • calendar_month Selasa, 29 Apr 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 237
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Wacana Pemerintah Kota Surabaya untuk memberlakukan “sanksi sosial” kepada pasien tuberkulosis (TBC) yang tidak taat berobat rutin, dengan cara membekukan NIK dan BPJS, sungguh sebuah ironi kebijakan publik yang terbungkus rapi atas nama “kesehatan bersama”. Alih-alih mengedukasi dan membina warga, Pemkot tampak lebih memilih menjadi algojo administratif: memblokir akses identitas dan layanan kesehatan dasar […]

  • Pemkab Kulon Progo, PAD, Surabaya,

    Inovasi Pemkab Kulon Progo untuk Meningkatkan PAD Oleh-oleh Dari Surabaya

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 23
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kini tengah menghadapi tantangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD setempat menilai bahwa saat ini PAD masih berada di bawah ekspektasi, sehingga diperlukan strategi inovatif untuk memperbaikinya. Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah dengan mereplikasi kebijakan sukses dari Kota Surabaya. Tiga Sektor Kunci yang Bisa Diterapkan Ketua DPRD Kulon […]

  • Tanggap Bencana, Polres Tuban Tangani Dampak Angin Puting Beliung

    Tanggap Bencana, Polres Tuban Tangani Dampak Angin Puting Beliung

    • calendar_month Selasa, 3 Feb 2026
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 30
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Polres Tuban Polda Jatim bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban menurunkan personel untuk membantu masyarakat Desa Tegalrejo, Kecamatan Widang, yang terdampak bencana angin puting beliung, Senin (02/02/2026). Angin puting beliung tersebut menerjang dua dusun, yakni Dusun Mejeruk dan Dusun Brao pada Minggu (01/02). Akibatnya, puluhan rumah warga mengalami kerusakan dengan tingkat […]

  • Laras Faizati, Vonis Percobaan , Kriminalisasi Kebebasan

    Kasus Laras Faizati: Vonis Percobaan dan Isu Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 53
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Laras Faizati, seorang mantan pegawai ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), telah divonis dengan hukuman masa percobaan selama enam bulan. Namun, vonis ini tidak perlu dijalani selama satu tahun asalkan ia tidak melakukan tindak pidana lagi. Putusan ini menjadi sorotan karena mengangkat isu kriminalisasi kebebasan berekspresi di Indonesia. Konteks Hukum dan Peristiwa yang Memicu Penahanan […]

  • Masyarakat Sipil Kembali Desak Pembentukan TGPF Usut Kerusuhan yang Menewaskan di Akhir Agustus 2025

    Masyarakat Sipil Kembali Desak Pembentukan TGPF Usut Kerusuhan yang Menewaskan di Akhir Agustus 2025

    • calendar_month Minggu, 7 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Peristiwa Kerusuhan Akhir Agustus 2025 dan Tuntutan untuk Investigasi Mendalam DIAGRAMKOTA.COM – Peristiwa kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 memicu berbagai tuntutan dari masyarakat untuk mengungkap fakta secara transparan. Demonstrasi massa yang berujung pada kekerasan menimbulkan berbagai bentuk protes di ruang publik, baik melalui media sosial maupun aksi langsung. Banyak kelompok dan individu mulai menyuarakan […]

expand_less