Deretan Kasus di Pusaran Pemprov Jatim di Kepemimpinan Khofifah, Siapa Tanggung Jawab?
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Gelombang kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur kian memuncak. Dalam masa kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, sejumlah kasus besar mencuat dan menunjukkan rapuhnya integritas tata kelola birokrasi di provinsi sebesar Jawa Timur. Deretan persoalan ini bukan sekadar catatan hitam, melainkan cermin betapa lemahnya pengawasan, suburnya permainan anggaran, serta dugaan praktik transaksional yang terjadi dari tingkat legislatif hingga eksekutif.
Masyarakat menilai kasus-kasus ini bukan insiden yang berdiri sendiri. Ini adalah akumulasi dari pembiaran atas celah pengawasan yang lama dibiarkan. Di tengah gembar-gembor reformasi birokrasi oleh Pemprov, kenyataan justru menampilkan wajah yang jauh berbeda. Pertanyaan publik pun makin keras: mengapa korupsi dan penyimpangan bisa berulang dan terjadi secara masif?
Kasus yang paling menyita perhatian publik adalah skandal dana hibah Pokmas, sebuah kasus korupsi yang menjadi sorotan nasional. Di balik program kesejahteraan masyarakat, penyidik KPK justru menemukan dugaan bancakan dana triliunan rupiah melalui skema hibah yang longgar dan minim kontrol. Kasus ini bahkan menyeret Gubernur Khofifah ke meja pemeriksaan KPK sebagai saksi, menunjukkan betapa dalamnya masalah ini mengakar.
Lebih dari itu, KPK telah menetapkan 21 tersangka, terdiri dari empat penerima suap dan 17 pemberi suap. Nama-nama besar di DPRD Jatim ikut terseret:
