Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » Pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial

Pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Senin, 10 Nov 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyaksikan prosesi pelantikan Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Non-Yudisial Dwiarso Budi Santiarto di Istana Negara. Acara berlangsung pada Senin, 25 Agustus 2025, dan menjadi momen penting dalam sistem pemerintahan negara.

Prosesi Pelantikan

Acara dimulai dengan penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti, membacakan keputusan presiden tentang pengangkatan Dwiarso. Dalam pembacaan tersebut, disebutkan bahwa Dwiarso resmi menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial.

Dwiarso kemudian mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo. Dalam sumpahnya, ia berjanji untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Latar Belakang Jabatan

Pengangkatan Dwiarso berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2025 yang mengangkatnya sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial. Sebelumnya, ia telah terpilih melalui Sidang Paripurna Mahkamah Agung pada 10 September 2025. Dalam pemungutan suara, Dwiarso meraih 17 suara, diikuti oleh Hamdi dan Prim Haryadi masing-masing enam suara.

Peserta Acara

Selain Presiden Prabowo, acara ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat tinggi negara, antara lain Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Riwayat Karier

Dwiarso Budi Santiarto lahir di Madiun pada 14 Maret 1962. Ia adalah seorang hakim agung yang telah memiliki pengalaman luas dalam sistem peradilan Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, ia telah aktif dalam berbagai lembaga peradilan dan memimpin berbagai sidang penting.

Tanggung Jawab Jabatan

Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial memiliki peran penting dalam mengelola administrasi dan operasional Mahkamah Agung. Jabatan ini juga berkaitan dengan pengawasan terhadap proses peradilan, termasuk penyelesaian perkara dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan peradilan.

Reaksi dan Perhatian Publik

Pelantikan ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk media dan masyarakat. Beberapa pihak menyambut baik pengangkatan Dwiarso, sementara yang lain menunggu kontribusi nyata dari jabatannya dalam memperkuat sistem peradilan negara.

Persiapan dan Evaluasi

Sebelum pelantikan, Mahkamah Agung melakukan berbagai persiapan untuk memastikan proses berjalan lancar. Hal ini mencakup koordinasi dengan kementerian terkait, pengujian teknis, serta persiapan akomodasi bagi peserta acara.

Harapan Masa Depan

Dengan pelantikan Dwiarso, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan. Ia diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum di Indonesia.

Komentar dan Penilaian

Beberapa analis menyatakan bahwa pelantikan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat struktur lembaga peradilan. Namun, mereka juga menyarankan agar Dwiarso segera menunjukkan hasil kerja yang nyata dalam menjalankan tugasnya.

Langkah Berikutnya

Setelah pelantikan, Dwiarso akan segera menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial. Di masa depan, ia akan bertanggung jawab atas berbagai aspek administratif dan operasional di lingkungan Mahkamah Agung.

 

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Baru Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Yudhi Pecat 26 Pegawai DJP, Apa Penyebabnya?

    Baru Sebulan Jadi Menkeu, Purbaya Yudhi Pecat 26 Pegawai DJP, Apa Penyebabnya?

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 275
    • 0Komentar

    Purbaya Yudhi Mulai Beraksi Keras di DJP DIAGRAMKOTA.COM – Setelah satu bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil langkah tegas terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ia memecat sebanyak 26 pegawai yang diduga melanggar etik dan menyelewengkan anggaran. Meski nama-nama para pegawai tersebut belum diungkap secara resmi, kebijakan ini menunjukkan komitmen Purbaya dalam […]

  • Kapolresta Sidoarjo Pantau Langsung Lahan Jagung 51 Hektar, Siap Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Kapolresta Sidoarjo Pantau Langsung Lahan Jagung 51 Hektar, Siap Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    • calendar_month Rabu, 13 Nov 2024
    • account_circle Adis
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Diagramkota.com – Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Cristian Tobing mengunjungi Desa Segodobancang, Kecamatan Tarik,pada hari Rabu (13/11/24). untuk meninjau kesiapan lahan seluas 51 hektar yang akan ditanami jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia.   Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Cristian Tobing menyampaikan bahwa kunjungannya ini untuk mendukung program prioritas […]

  • Cukup Daftar Sekali Mulai 2026? Ini Persyaratan Jadi Penerima KJMU

    Cukup Daftar Sekali Mulai 2026? Ini Persyaratan Jadi Penerima KJMU

    • calendar_month Kamis, 18 Des 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Perubahan Mendasar dalam Pendaftaran Beasiswa KJMU untuk Mahasiswa Jakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Salah satu inisiatif utama adalah Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), yang kini akan mengalami perubahan signifikan dalam proses pendaftarannya. Rencana ini bertujuan untuk mempermudah akses dan memastikan keberlanjutan dukungan […]

  • Ranma Season 2 Episode 8: Sinopsis dan Link Nonton Sub Indonesia di Netflix

    Ranma Season 2 Episode 8: Sinopsis dan Link Nonton Sub Indonesia di Netflix

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 174
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kami berikan tautan untuk menonton episode terbaru dari musim lanjutan anime Ranma Remake (Ranma 1/2) yang telah dirilis di platform streaming Netflix. Penggemar anime klasik bisa menonton setiap episode lanjutan dari Ranma Remake Season 2 yang tayang setiap hari Sabtu pukul 23:00 WIB. Selain itu, penggemar dapat menonton episode terbaru dari anime Ranma Remake […]

  • Jadwal Pelayaran Feri Sabang-Banda Aceh

    Jadwal Pelayaran Feri Sabang-Banda Aceh Selama Bulan Ramadhan

    • calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 67
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Layanan penyeberangan antara Sabang dan Banda Aceh tetap berjalan meski dalam suasana bulan Ramadhan. Pengoperasian kapal feri dilakukan oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan dua armada, yaitu KMP BRR dan KMP Aceh Hebat 2. Meskipun ada perubahan jadwal keberangkatan, masyarakat tetap dapat memanfaatkan layanan ini untuk perjalanan antar daerah. Perubahan Jadwal Keberangkatan Pada […]

  • Stagnasi Indeks Demokrasi Jawa Timur

    Stagnasi Indeks Demokrasi Jawa Timur: Peringkat IDI Jawa Timur 2024 dan 2023 diposisi 6 dari 38 Provinsi

    • calendar_month Jumat, 2 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Peristiwa demokrasi tahun 2025 DIAGRAMKOTA.COM – Pasca penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2024,  Mahkamah Konstitusi menerima 309 perkara sengketa hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sudah diregister ke dalam buku register perkara konstitusi. Sementara di Jawa Timur , ada 17 atau 43,59%  penetapan hasil diajukan permohonan sengketa […]

expand_less