Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » EKONOMI » Semua Gratis, Saya Bangkrut: Menteri Purbaya Tak Tergoyah, Gaji Rp10 Juta Tetap Dikenai Pajak

Semua Gratis, Saya Bangkrut: Menteri Purbaya Tak Tergoyah, Gaji Rp10 Juta Tetap Dikenai Pajak

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Sen, 20 Okt 2025
  • comment 0 komentar

Pemerintah Tetap Pertahankan Batas Penghasilan Bebas Pajak

DIAGRAMKOTA.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan segera menaikkan batas penghasilan yang dibebaskan dari pajak. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan keuangan negara agar tetap stabil dan berkelanjutan. Menurutnya, setiap kebijakan fiskal memiliki dampak langsung terhadap anggaran pendapatan negara.

Purbaya mengatakan bahwa kenaikan batas gaji yang tidak dikenai pajak tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari kebijakan tersebut, terutama dalam hal pembiayaan berbagai program pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

“Enggak, jangan seperti itu terus, minta duit-minta duit terus. Lihat dulu ekonominya seperti apa. Nanti kalau sudah mereka bisa membayar, jangan semuanya gratis. Nanti saya bangkrut gimana saya bisa bangun daerah,” ujar Purbaya saat berbicara kepada awak media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Ia menilai bahwa masyarakat perlu memahami posisi pemerintah yang tidak hanya bertindak sebagai pengatur pajak, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan nasional. Dengan penerimaan pajak yang sehat, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mendanai proyek infrastruktur, layanan publik, serta memperkuat perekonomian daerah.

Kebijakan PPh 21 dan Insentif PPh DTP

Sebagai informasi, insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) masih berlaku hingga tahun 2026. Program ini diberikan secara terbatas hanya kepada pegawai di sektor padat karya dan pariwisata dengan penghasilan di bawah Rp 10 juta per bulan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dan menopang sektor-sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dengan demikian, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga keseimbangan antara memberikan dukungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menjamin keberlanjutan fiskal negara. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan di berbagai wilayah Indonesia dapat terus berjalan secara merata dan berkesinambungan.

Tantangan dalam Pembiayaan Pembangunan

Purbaya menekankan bahwa pemerintah membutuhkan pemasukan pajak untuk membiayai berbagai program pembangunan. Kebijakan fiskal yang diambil harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menyebabkan kesenjangan atau ketidakstabilan ekonomi.

Ia menilai bahwa masyarakat perlu lebih memahami bahwa pajak bukan hanya beban, tetapi juga bagian dari sistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama. Dengan penerimaan pajak yang cukup, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan peluang kerja di berbagai sektor.

Fokus pada Sektor Strategis

Sektor padat karya dan pariwisata menjadi prioritas dalam penerapan kebijakan pajak. Kedua sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap pendapatan negara.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan insentif khusus kepada pekerja di sektor-sektor tersebut. Namun, insentif ini diberikan secara terbatas dan hanya berlaku untuk penghasilan di bawah batas tertentu. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

Komitmen Pemerintah untuk Keseimbangan Fiskal

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan keberlanjutan fiskal. Dengan kebijakan yang tepat dan transparan, diharapkan masyarakat dapat memahami alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak sebagai bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat akan lebih mendukung kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah.

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Formappi: Tunjangan DPR yang Tidak Jelas Manfaatnya

    Formappi: Tunjangan DPR yang Tidak Jelas Manfaatnya

    • calendar_month Ming, 7 Sep 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 37
    • 0Komentar

    Peninjauan Terhadap Hak Keuangan Anggota DPR yang Baru Direvisi DIAGRAMKOTA.COM – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik perubahan terbaru dalam hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dianggap tidak transparan dan berpotensi memperumit struktur tunjangan. Direktur Eksekutif Formappi, Lucius Karus, menyoroti adanya beberapa komponen yang memiliki makna serupa namun diberikan dalam bentuk tunjangan yang […]

  • Operasi Pekat II Semeru 2025, Polres Ponorogo Amankan Tersangka Penganiayaan Bersajam

    Operasi Pekat II Semeru 2025, Polres Ponorogo Amankan Tersangka Penganiayaan Bersajam

    • calendar_month Sab, 10 Mei 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 71
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Polres Ponorogo Polda Jatim berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penganiayaan yang disertai ancaman menggunakan senjata tajam (Sajam) jenis sabit. Pelaku, pria berinisial MD (57), warga Dusun Selodono, Desa Karangpatihan, Kecamatan Pulung, kini resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Ponorogo, AKP Rudy Hidajanto, menjelaskan, kejadian bermula pada Minggu (30/3/2025) sekitar pukul 07.30 […]

  • Kapolrestabes Surabaya Cek Kebersihan Dapur SPPG Pastikan MBG Higienis dan Aman

    Kapolrestabes Surabaya Cek Kebersihan Dapur SPPG Pastikan MBG Higienis dan Aman

    • calendar_month Kam, 9 Okt 2025
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 48
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfi Sulistiawan meninjau langsung dapur Operasional Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) Polrestabes Surabaya,Rabu (8/10). Hal itu dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga kualitas pangan sehat yang dikonsumsi oleh anak-anak sekolah di wilayah hukum Polrestabes Surabaya Polda Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, Kombes Pol Luthfi didampingi Ketua SPPG Surabaya, Deo. Keduanya […]

  • Wujudkan Transportasi Aman, Satlantas Polres Gresik Perketat Ramp Check

    Wujudkan Transportasi Aman, Satlantas Polres Gresik Perketat Ramp Check

    • calendar_month Kam, 23 Jan 2025
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 94
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas, Satlantas Polres Gresik bersama Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan terus melakukan ramp check menyeluruh terhadap armada bus pariwisata. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Salah satu pemeriksaan terbaru dilaksanakan sebelum keberangkatan rombongan Field Trip SD Muhammadiyah 1 GKB ke luar kota […]

  • Undian Pajak Daerah Tulungagung: Makan Kenyang, Hati Senang, Tidur Tenang

    Undian Pajak Daerah Tulungagung: Makan Kenyang, Hati Senang, Tidur Tenang

    • calendar_month Kam, 10 Okt 2024
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 73
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Suasana hall Barata Tulungagung dipenuhi keceriaan pada Kamis (10/10/24). Gebyar undian pajak daerah yang dihelat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tulungagung menjadi magnet bagi para pelaku usaha yang telah setia membayar pajak. Hadiah menarik seperti sepeda motor, HP, dan berbagai hadiah lainnya siap dibagikan kepada para pemenang dengan melalui cara diundang. Program undian […]

  • Komisi iii

    Komisi III DPR RI Bahas Pagu Anggaran 2025, Fokus pada Pengawalan Program Strategis Pemerintah

    • calendar_month Rab, 4 Sep 2024
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 83
    • 0Komentar

    PARLEMENTARIA.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui pagu anggaran. Yakni, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Kejaksaan Agung untuk tahun anggaran 2025. Persetujuan ini di capai setelah rapat kerja yang di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir. Dengan kedua lembaga tersebut pada Rabu (4/9/2024). […]

expand_less