Komisi VII DPR RI Dorong Sepatu Lokal Tembus Pasar Nasional

DIAGRAMKOTA.COM – Komisi VII DPR RI lakukan kunjungan kerja reses di Balai Pemberdayaan dan Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Komisi VII dalam menyerap aspirasi pelaku industri, ekonomi kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara langsung dari lapangan.

Kunjungan dipimpin oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra,Senin(14/04/2025) yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kunjungan Reses. Dalam keterangannya, Rahayu menyampaikan bahwa Komisi VII fokus terhadap pengembangan sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata yang saling berkaitan erat.

“Kami hadir di BPIPI Tanggulangin yang menjadi pusat pengembangan industri persepatuan. Setelah ini kami juga akan melanjutkan ke Trawulan untuk sektor pariwisata dan ke IKM batik. Jawa Timur memiliki potensi luar biasa di sektor ini dan perlu perhatian serius dari pusat,” ungkapnya.

Komisi VII DPR RI Dorong BPIPI Gencarkan Promosi Produk Alas Kaki Lokal

Dalam pertemuan bersama pelaku usaha dan asosiasi persepatuan di Sidoarjo, Komisi VII banyak menerima masukan terkait berbagai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM, terutama dalam hal bahan baku dan persaingan harga produk lokal dengan produk luar negeri.

“Persoalan utama yang disampaikan para pelaku usaha adalah soal bahan baku. Ketersediaannya terbatas, dan harga yang tinggi membuat biaya produksi sulit ditekan. Produk kita jadi susah bersaing dengan produk impor,” terang Rahayu.

Menanggapi hal tersebut, Komisi VII mendorong pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai untuk mengambil langkah konkret. Menurut Rahayu, pengurangan impor barang jadi sangat penting agar tidak mematikan industri lokal, sementara ketersediaan bahan baku bagi pelaku usaha dalam negeri tetap harus dijamin.

“Kita mendukung arahan Presiden Prabowo untuk mengurangi impor barang jadi. Tapi bahan baku tetap harus diprioritaskan masuk agar industri kita bisa berjalan dan berkembang,” tegasnya.

Selain itu, isu perizinan dan Amdal juga menjadi sorotan dalam reses ini. Banyak pelaku usaha mengeluhkan proses birokrasi yang panjang dan tidak ramah bagi UMKM. Menurut Rahayu, perlu ada sinergi lintas kementerian untuk menyederhanakan regulasi agar lebih mendukung pertumbuhan industri dan ekonomi kreatif.

“Masalah perizinan dan Amdal ini harus diselesaikan bersama. Tidak bisa hanya satu kementerian. Komisi VII mendorong adanya pendekatan holistik agar sektor industri bisa tumbuh lebih cepat dan berdaya saing,” jelasnya.

Dalam sambutannya, Rahayu juga menyampaikan pentingnya edukasi masyarakat soal pengelolaan sampah. Ia menyebutkan potensi dari barang-barang bekas seperti daun pulang atau ban yang bisa dijadikan elemen seni atau dekorasi panggung sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis lingkungan.

“Pengelolaan limbah harus dipandang sebagai peluang. Kalau dimaksimalkan, bisa menjadi sumber daya baru yang bernilai ekonomi dan sekaligus mendukung pelestarian lingkungan,” imbuhnya.

Reses Komisi VII DPR RI di BPIPI Tanggulangin ini diharapkan menjadi titik awal dari langkah-langkah nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan, dukungan, dan solusi konkrit bagi pelaku industri lokal, UMKM, dan ekonomi kreatif, khususnya di wilayah Sidoarjo dan Jawa Timur secara umum.(Dk/di)