Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » PEMERINTAHAN » LEGISLATIF » Wakil Ketua DPRD Surabaya Buka Hotline Pelayanan Pengaduan Warga

Wakil Ketua DPRD Surabaya Buka Hotline Pelayanan Pengaduan Warga

  • account_circle Diagram Kota
  • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

DIAGRAMKOTA.COM – Dalam rangka masa reses yang berlangsung pada 10-17 Februari 2025, Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya bersama seluruh anggota Fraksi Partai Golkar mengambil langkah konkret dengan membuka layanan hotline di nomor 08113444334 berbasis WhatsApp yang ditempel diseluruh sudut kampung semisal balai RW, pos informasi warga.

Stiker ini berisi nomor telepon yang bisa dihubungi warga untuk menyampaikan keluhan atau aspirasi mereka yang direspon dengan memberikan update atas kerja politik yang diperjuangkan.

“Kami ingin memastikan setiap anggota Fraksi Golkar DPRD Surabaya dapat mendengar dan mengakselerasikan kehendak rakyat agar masuk dalam rencana pembangunan kota,” ucap Arif Fathoni kepada awak media.

Menurut Arif Fathoni, perubahan lingkungan yang cepat menuntut kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap kebijakan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi warga.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan melalui berbagai upaya yang memudahkan masyarakat mengakses layanan Pemkot Surabaya,” ujar Arif Fathoni, yang juga wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Senin (10/2/2025).

Sebagai partai pendukung pemerintahan Eri Cahyadi-Armuji, partai Golkar berkomitmen untuk memastikan birokrasi yang melayani masyarakat sesuai dengan visi dan misi pemerintah.

“Birokrasi melayani adalah keniscayaan di era yang dinamis seperti saat ini,” tegas Toni, sapaan akrabnya.

Melalui inisiatif ini, Fraksi Golkar ingin lebih dekat dengan masyarakat, sehingga aspirasi terkait penerangan jalan umum, perbaikan jalan berlubang, dan kebutuhan lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami ingin hadir di tengah masyarakat, hingga ke jantung rakyat, agar mereka lebih mudah menyalurkan aspirasinya,” pungkasnya.

Penulis

Berita Hari ini Terbaru dan Terkini Diagramkota.com

Rekomendasi Untuk Anda

  • Revisi Perda Pajak Turis Asing di Bali: Sanksi Tegas Untuk Tingkatkan Kepatuhan

    Revisi Perda Pajak Turis Asing di Bali: Sanksi Tegas Untuk Tingkatkan Kepatuhan

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Arie Khauripan
    • visibility 425
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 terkait pajak turis asing. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wisatawan asing dalam membayar pajak dan akan mencakup penegakan sanksi tegas bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban. Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengungkapkan bahwa sanksi […]

  • Abaikan Ombudsman, Ketum PWDPI Tuding BPN Kepri Diduga Lakukan Maladministrasi

    Abaikan Ombudsman, Ketum PWDPI Tuding BPN Kepri Diduga Lakukan Maladministrasi

    • calendar_month Senin, 16 Des 2024
    • account_circle Teguh Priyono
    • visibility 279
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI), M.Nurullah RS, tuding Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri),Sri Pranoto diduga kuat melakukan Maladministrasi terhadap Ketua DPW PWDPI provinsi Setempat,Hatik Hidayati Setiyowati. Ketum PWDPI mengatakan Kanwil BPN Kepri Diduga tidak […]

  • Operasi Yustisi ,Surabaya, Pendatang, Pasca-Lebaran

    Operasi Yustisi di Surabaya: Memastikan Keamanan dan Kepatuhan Pendatang Pasca-Lebaran

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 70
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya kembali memperketat pengawasan terhadap pendatang yang masuk ke wilayahnya, terutama pasca-Lebaran 2026. Operasi yustisi kependudukan digelar selama satu pekan penuh, mulai dari tanggal 30 Maret hingga 5 April 2026. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap pendatang memiliki alasan jelas untuk tinggal di Surabaya serta menghindari peningkatan beban sosial. Langkah […]

  • Bupati Sidoarjo beserta para OPD

    Bupati Sidoarjo Luncurkan KURDA 2025: Bunga Ringan, Tanpa Biaya, UMKM Makin Diberdayakan

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Adis
    • visibility 437
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo mulai menunjukkan hasil nyata. Salah satunya adalah peluncuran Kredit Usaha Daerah (KURDA) 2025 di pendopo Delta wibawa, kamis(24/03/2025).yang menyasar pelaku usaha mikro di seluruh desa dan kelurahan dengan bunga pinjaman super ringan dan syarat mudah. Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan bahwa program ini merupakan bukti […]

  • Kemenangan Mencengangkan Warriors di Houston kalahkan Rockets

    Kemenangan Mencengangkan Warriors di Houston kalahkan Rockets

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 96
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Kemenangan yang diraih oleh Golden State Warriors dalam pertandingan melawan Houston Rockets pada 5 Maret 2026 menjadi salah satu momen paling menonjok dalam sejarah musim ini. Meskipun tampil tanpa beberapa pemain kunci seperti Stephen Curry, Klay Thompson, dan Kevin Durant, tim asal San Francisco berhasil memetik kemenangan penting yang memberikan semangat baru bagi para […]

  • prabowo Prabowo Ingatkan Jaksa dan Polisi Prabowo Tandatangani UU Perubahan Hukuman

    Sistem Hukum Pidana Indonesia, Prabowo Tandatangani UU Perubahan Hukuman

    • calendar_month Sabtu, 3 Jan 2026
    • account_circle Diagram Kota
    • visibility 184
    • 0Komentar

    DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Regulasi ini resmi berlaku sejak Jumat (2/1), memberikan kerangka hukum baru yang bertujuan menyelaraskan ketentuan pidana di ratusan undang-undang sektoral dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menko Yusril dalam pernyataannya menjelaskan bahwa regulasi ini menjadi langkah penting dalam mengakhiri […]

expand_less