Evaluasi Ketat dan Kebijakan Pemkot Surabaya untuk Percepatan Kinerja Aparatur
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 7 Apr 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah tegas dalam upaya meningkatkan kinerja para pejabat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hal ini dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang memberikan tenggat waktu selama satu minggu bagi lurah dan camat untuk menyelesaikan berbagai program prioritas. Jika tidak memenuhi target, pejabat tersebut akan dirotasi atau bahkan dicopot dari jabatannya.
Langkah Tegas untuk Penataan Kota
Eri Cahyadi menegaskan bahwa penataan kota harus segera dilakukan, terutama terkait penggunaan trotoar yang semestinya digunakan oleh pejalan kaki. Ia menilai masih banyak kendaraan yang parkir di atas pedestrian, sehingga mengganggu fungsi jalan kaki.
“Pedestrian tidak ada lagi kendaraan yang di atas sana. Kemudian, tidak ada parkir yang tidak non tunai. Karena harus ada yang jaga, butuh perlindungan,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sistem parkir non-tunai sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan.
Program Kampung Pancasila dan Data Sosial
Salah satu program utama yang ditekankan oleh Eri adalah Kampung Pancasila. Program ini bertujuan menjadi basis data dan penyelesaian masalah sosial di tingkat masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap kampung harus memiliki data lengkap dan akurat mengenai kondisi warga, termasuk stunting, pendidikan, kemiskinan, hingga lansia.
“Setiap kampung tidak ada yang kita tidak tahu. Baik dari segi stunting, sekolah, kemiskinan, sampai lansia, tidak ada yang tidak tahu,” katanya.
Untuk mencapai hal ini, Eri menyampaikan instruksi agar lurah dan camat melakukan “cek in warga” secara rutin. Program ini bertujuan untuk memantau kondisi masyarakat secara langsung dan real time.
Ancaman Pemecatan untuk Pejabat yang Tidak Berkinerja Maksimal
Eri menegaskan bahwa jika ada lurah atau camat yang tidak menjalankan program dengan baik, maka mereka akan dianggap gagal dan siap-siap untuk turun dari jabatan.
“Setiap ada cek in warga yang tidak sama, maka siap-siaplah untuk turun dari jabatan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan dalam waktu dekat, dan pejabat yang tidak bergerak cepat akan langsung dimutasi.
Rotasi dan Mutasi Pejabat
Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Surabaya juga melakukan mutasi dan rotasi pejabat. Sebanyak tujuh pejabat eselon II dilantik dan digeser dari total sekitar 70 pejabat yang mengalami rotasi.
Eri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan kinerja birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Bahkan, ia menyatakan siap turun langsung melakukan evaluasi apabila jajaran di bawahnya tidak menjalankan tugas dengan optimal.
“Kalau Pak Sekda sungkan tidak melakukan evaluasi, yang evaluasi saya saja,” tegasnya.
Dampak pada Pelayanan Publik
Dengan ultimatum tersebut, seluruh jajaran lurah dan camat di Surabaya diharapkan segera berbenah dan mempercepat pelaksanaan program, demi mewujudkan tata kelola kota yang lebih tertib serta pelayanan masyarakat yang optimal.***
Saat ini belum ada komentar