Perubahan Sistem Parkir di Surabaya: 600 Jukir Dihentikan Akibat Penolakan Digitalisasi
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 12 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat kebijakan digitalisasi dalam sistem parkir. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghentikan operasional sebanyak 600 jukir yang tidak mendukung proses digitalisasi. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan parkir.
Alasan Penghentian 600 Jukir
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, ratusan jukir tersebut menolak untuk mengikuti aturan baru yang mewajibkan penggunaan rekening bank untuk pembagian pendapatan. Menurutnya, sistem pembayaran tunai tidak lagi menjadi opsi utama karena pihak dinas ingin menjaga transparansi dalam pengelolaan uang parkir.
“Kami tidak bisa memberikan secara tunai. Kami akan transferkan atau melalui non tunai ke rekening masing-masing jukir,” ujarnya saat memberikan keterangan di Terminal Intermoda Joyoboyo.
Pergantian Jukir dengan Sistem Digital
Dalam rangka mempercepat proses digitalisasi, pemerintah kota menyatakan bahwa jukir yang dihentikan akan digantikan oleh jukir baru yang lebih siap mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Trio menegaskan bahwa tujuan dari digitalisasi bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan parkir, tetapi juga untuk memenuhi tuntutan warga Surabaya terhadap transparansi.
“Digitalisasi parkir ini tidak ada saling tuduh. Ini uang masuk ke jukir, ini uang masuk ke kepala pelataran, masuk ke Dinas Perhubungan. Kami semua transparansi,” tambahnya.
Persiapan Voucher Parkir Non-Tunai
Selain itu, pihak Dishub Surabaya sedang melakukan pengadaan voucher parkir sebagai alternatif pembayaran non-tunai. Voucher ini direncanakan akan selesai dan siap diedarkan ke masyarakat akhir April 2026. Proses sosialisasi telah dilakukan sebelumnya, dan berbagai masukan dari masyarakat telah direspons secara cepat.
Dukungan Masyarakat Terhadap Transparansi
Trio juga meminta masyarakat Surabaya untuk mendukung penerapan sistem ini dengan tidak membayar parkir secara tunai. Ia berharap kebijakan ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, termasuk para jukir dan pengguna jasa parkir.
Tantangan dan Progres
Meski terdapat tantangan dalam penerapan sistem ini, pihak dinas tetap berkomitmen untuk mempercepat proses. Keberhasilan digitalisasi parkir diharapkan dapat menjadi contoh dalam pengelolaan infrastruktur kota yang lebih modern dan efisien.
Proses ini juga diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik tidak transparan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem parkir yang dikelola oleh pemerintah.***
Saat ini belum ada komentar