Penyidik KPK Periksa Mantan Pejabat Terkait Kasus Korupsi Proyek Rel Kereta Api
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 9 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – KPK kembali memanggil saksi dalam kasus dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan terhadap R Reza Maullana Maghribi, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Timur pada periode 2021-2022.
Pemanggilan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pembangunan jalur kereta api. Menurut informasi yang diungkapkan oleh Jubir KPK Budi Prasetyo, pemeriksaan terhadap saksi ini bertujuan untuk mengungkap lebih lanjut tentang mekanisme pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Tersangka Baru Ditetapkan dalam Kasus DJKA
Selain pemanggilan saksi, KPK juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi DJKA. Salah satu yang paling baru adalah Bupati Pati nonaktif Sudewo. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI.
Menurut Budi Prasetyo, Sudewo diduga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan jalur kereta api. Hal ini terkonfirmasi melalui keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa lainnya.
“Kami mendapatkan konfirmasi dari beberapa saksi dan juga fakta-fakta dari persidangan terdakwa lainnya,” ujar Budi.
Penyebab Penetapan Tersangka
Proses penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik KPK melakukan analisis terhadap berbagai aspek yang terkait dengan proyek tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, penggunaan dana, dan kemungkinan adanya praktik suap atau penerimaan uang secara tidak sah.
Sudewo, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Pati, diketahui memiliki peran penting dalam koordinasi antara DPR dan Kementerian Perhubungan. Dalam konteks ini, ia dianggap memiliki keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan terkait proyek infrastruktur kereta api.
KPK Terus Lakukan Pemeriksaan Saksi
Penyidik KPK terus memperluas jaringan pemeriksaan terhadap para saksi yang terkait dengan kasus ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses hukum selanjutnya.
Beberapa saksi yang telah diperiksa menyampaikan informasi penting terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta sistem pengawasan internal yang digunakan dalam proyek tersebut.
Dampak Kasus Korupsi pada Proyek Infrastruktur
Kasus korupsi di DJKA Kemenhub tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengganggu proses pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Proyek-proyek seperti pembangunan jalur kereta api sering kali menjadi target utama bagi praktik korupsi karena besarnya anggaran yang dialokasikan.
Dalam beberapa tahun terakhir, KPK telah mengungkap banyak kasus serupa, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah korupsi masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Upaya KPK dalam Pemberantasan Korupsi
KPK terus berkomitmen untuk memberantas korupsi di berbagai sektor, termasuk di bidang infrastruktur. Selain melakukan penahanan terhadap tersangka, lembaga anti-rasuah ini juga aktif dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pengumpulan bukti-bukti yang kuat.
Dengan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, KPK berharap dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
Tantangan dalam Penegakan Hukum
Meskipun KPK telah berhasil menetapkan beberapa tersangka, proses penegakan hukum tetap menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kesulitan dalam mengumpulkan bukti, hingga tekanan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menghalangi proses hukum.
Namun, dengan dukungan dari masyarakat dan lembaga-lembaga terkait, KPK berharap dapat terus menjalankan tugasnya dengan optimal. ***
Saat ini belum ada komentar