Klaim Ijazah dan Respons Politik yang Mengguncang
DIAGRAMKOTA.COM – Polemik terkait keabsahan ijazah pendidikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kembali menjadi sorotan publik setelah dua lembaga tinggi negara—Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)—menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan (Suket) yang digunakan Gibran tidak memiliki kekuatan hukum. Keputusan ini memicu berbagai reaksi politik, termasuk desakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya, bahkan muncul wacana pemakzulan.
Dalam konteks ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi Gibran untuk secara langsung menjelaskan posisinya. Ketua Bidang Politik PSI, Bestari Barus, menyampaikan kekecewaan atas sikap sebagian pihak yang terkesan terburu-buru dalam menuntut mundurnya Gibran tanpa memberikan kesempatan klarifikasi.
“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur, gitu? Kan harus ada ruang yang diberikan kepada pak Wapres, pak Gibran, untuk mengklarifikasi secara langsung,” ujar Bestari.
Proses Konstitusional Harus Dihormati, Bukan Hanya Hasil Akhir
Bestari menekankan bahwa meskipun PSI tidak menentang wacana pemakzulan jika dilakukan sesuai prosedur konstitusional, namun prosesnya harus transparan dan berbasis bukti. Ia menyoroti pentingnya partai besar seperti PDIP untuk menjelaskan secara jelas kepada publik alasan di balik tuntutan tersebut.
“Katanya partai besar kan, harus menjelaskan itu kepada masyarakat,” tambahnya.
Perlu dicatat, ketika Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyatakan bahwa Gibran harus mengundurkan diri atau dimakzulkan pasca-putusan MA dan MK, hal ini disambut dengan berbagai spekulasi dan tekanan publik. Namun, PSI menilai bahwa menekan keputusan hanya pada hasil akhir—seperti pemakzulan—tanpa melalui proses yang adil justru merugikan demokrasi.
Parlemen Mulai Berkonsolidasi, DPR Siap Proses Usulan
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima banyak usulan dari berbagai pihak, baik dari kelompok masyarakat sipil maupun anggota DPR lintas fraksi, untuk menindaklanjuti putusan MA terhadap Suket Gibran. Meski belum bisa dibahas secara resmi karena DPR masih dalam masa reses, proses akan segera dimulai pada hari sidang pertama setelah libur.
“Nah, oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang untuk apa yang terjadi pada saat ini nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco di kompleks parlemen.
Putusan MA dan MK: Dua Posisi Berbeda, Satu Tujuan: Keadilan
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusannya, MA membatalkan Suket penyetaraan pendidikan Gibran yang sebelumnya digunakan sebagai syarat administratif dalam pendaftaran Pilpres 2024, menilainya tidak sah secara hukum.
Sementara itu, MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 lebih dulu menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan SMA. Meski begitu, MK menolak permohonan pemohon karena tidak memiliki kedudukan hukum, dan menegaskan bahwa temuan tersebut tidak bisa menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.
Lebih lanjut, MK menyerahkan persoalan ini ke parlemen untuk ditindaklanjuti, sehingga kini wakil rakyat di Senayan tengah melakukan konsolidasi internal untuk membahas kemungkinan pemakzulan.
Masa Depan Gibran Tergantung pada Proses Demokrasi yang Sehat
Dengan semua fakta hukum yang terungkap, tantangan terbesar bukan hanya soal keabsahan ijazah, tetapi bagaimana institusi demokrasi menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan terhadap hak individu. PSI menekankan bahwa siapa pun yang menjabat harus diberi ruang untuk menjawab tuduhan secara fair—bukan dihukum oleh opini publik sebelum proses hukum selesai.
Proses ini menjadi ujian bagi integritas sistem politik Indonesia: apakah kita akan memilih keadilan berdasarkan prosedur, atau sekadar mengejar kepuasan emosional dari sebuah polemik yang memang sulit dipastikan secara mutlak.
