Pemkot Surabaya Hadirkan PAUD Khusus Anak Disabilitas

DIAGRAMKOTA.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperluas jangkauan layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) inklusif dengan menghadirkan terobosan baru berupa pendirian sekolah khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas. Langkah pemerataan hak belajar sejak dini ini diperkuat melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar mampu mendeteksi secara dini kebutuhan khusus anak, sekaligus menjamin setiap peserta didik mendapatkan stimulasi sesuai potensi masing-masing.

Ketua Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani, menegaskan bahwa penyediaan sarana PAUD khusus anak disabilitas merupakan wujud keberpihakan Pemkot Surabaya agar anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) tidak tertinggal sejak awal masa tumbuh kembang. Pada tahun ajaran ini, pemkot telah merealisasikan pembangunan satu unit percontohan PAUD khusus yang langsung disambut antusias oleh para orang tua.

“Untuk anak PAUD, alhamdulillah tahun ajaran ini kita membangun sekolah khusus anak disabilitas atau anak-anak spesial. Antusiasnya luar biasa, meskipun saat ini baru satu tempat karena keterbatasan yang ada. Kami berharap ke depan semakin banyak anak yang bisa terfasilitasi,” ujar Bunda Rini, Senin (9/11/2026).

Sinergi Sapa Inklusi Unesa dan Peran 5 Rumah Anak Prestasi

Guna mengimbangi ketersediaan infrastruktur fisik, penguatan kompetensi para guru menjadi agenda prioritas. Pemkot Surabaya menggandeng Universitas Negeri Surabaya (Unesa) melalui program Sapa Inklusi. Kemitraan akademis ini memfokuskan pelatihan bagi para guru PAUD dan TK dalam hal kemampuan asesmen deteksi dini serta metodologi pendampingan pedagogis di ruang kelas.

Di samping sekolah formal, Bunda Rini memaparkan bahwa ekosistem inklusi di Surabaya ditopang oleh keberadaan Rumah Anak Prestasi (RAP) yang telah berdiri di lima wilayah kota. RAP difungsikan sebagai wadah eksplorasi bakat non-akademis anak berkebutuhan khusus, mulai dari seni lukis, kerajinan membatik, hingga talenta musik.

“Harapannya, semakin banyak guru PAUD yang mendapatkan pelatihan sehingga kemampuan mendeteksi dan mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus bisa tersebar di seluruh wilayah Surabaya. Dengan begitu, layanan pendidikan inklusi dapat semakin luas hingga tingkat PAUD,” ungkap Rini.

Pemetaan Presisi Usia 5-6 Tahun via Kampung Pancasila dan ASN RW

Menjangkau anak-anak yang belum tersentuh bangku sekolah, Pemkot Surabaya menginstruksikan Bunda PAUD di tingkat kecamatan dan kelurahan untuk bergerak bersama relawan Kampung Pancasila. Penyisiran lapangan berfokus mendata anak rentang usia 5 hingga 6 tahun untuk mengidentifikasi hambatan mendasar, baik akibat kendala finansial, keterbatasan akses, maupun faktor kedisabilitasan.

“Ketika ditemukan anak yang belum sekolah karena tidak punya biaya, kita bisa mengupayakan beasiswa, CSR, bahkan melalui Kampung Pancasila. Ada kampung yang ketika mengetahui anak usia 5–6 tahun belum sekolah, kemudian menyekolahkan anak tersebut menggunakan biaya swadaya masyarakat,” urai Bunda Rini mencontohkan modal sosial warga Surabaya.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Febrina Kusumawati, menambahkan bahwa data pemetaan faktual tersebut menjadi acuan intervensi pemerintah dalam merumuskan skema bantuan secara akurat dan tepat sasaran.

“Kalau ada anak yang belum sekolah karena kendala biaya, bisa disampaikan melalui ASN pendamping di wilayah atau Bunda PAUD kelurahan. Nanti kami lakukan pemetaan dan asesmen untuk melihat kebutuhan serta mencaricarikan solusi yang sesuai, baik melalui akses sekolah, beasiswa maupun dukungan lainnya,” terang Febrina.

Ruang Kolaborasi CSR dan Fondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Ketua Dewan Pendidikan Surabaya sekaligus Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, dan Alumni Unesa, Prof. Martadi, memandang peran sektor swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sangat strategis untuk mengakselerasi pemerataan PAUD. Kontribusi dunia usaha dapat diarahkan pada bantuan alat peraga edukasi (APE), revitalisasi fasilitas, beasiswa, parenting pola asuh, hingga kunjungan kerja aplikatif bagi anak.

“Banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan, misalnya memberikan beasiswa, mengangkat anak asuh untuk pendidikan, membantu fasilitas belajar, atau melatih guru. Bahkan, perusahaan juga bisa mengajak anak-anak berkunjung untuk mengenal lingkungan kerja. Surabaya itu ruang belajarnya bukan hanya ruang kelas, tetapi seluruh Kota Surabaya,” tutur Prof. Martadi.

Penguatan PAUD inklusif di level akar rumput ini selaras dengan peta jalan nasional. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Herdiana, menekankan pentingnya satu tahun pendidikan prasekolah sebagai fondasi kunci program wajib belajar 13 tahun, terutama dalam mematangkan kesiapan mental kognitif, sosial emosional, dan kemandirian siswa.

“Yang utama dalam pendidikan PAUD adalah memastikan anak merasa aman dan diterima. Guru juga harus memahami kebutuhan setiap anak, memberikan kesempatan bermain sekaligus berpikir, serta melibatkan orang tua agar pendampingan yang dilakukan di sekolah dapat dilanjutkan di rumah,” pungkas Herdiana.