DIAGRAMKOTA.COM — Komisi A DPRD Surabaya mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menertibkan bangunan liar di sepanjang sempadan Sungai Kalianak. Penertiban dinilai penting untuk mengembalikan fungsi saluran air sekaligus mengurangi risiko genangan dan banjir.
Namun, anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mengingatkan agar penertiban tidak hanya berorientasi pada pembongkaran. Pemkot harus mengedepankan komunikasi persuasif, prosedur sesuai aturan, serta pendekatan humanis terhadap warga terdampak.
Menurut Cahyo, bangunan yang berdiri di atas maupun di sempadan saluran air dan menghambat aliran memang harus ditertibkan. Tetapi, pemerintah juga wajib memastikan prosesnya berjalan adil dan tidak mengabaikan kondisi sosial masyarakat.
Ia meminta Pemkot tidak berhenti pada pembongkaran semata. Warga yang kehilangan tempat tinggal maupun tempat usaha harus mendapatkan kepastian penanganan agar tidak menghadapi persoalan baru setelah penertiban dilakukan.
Sebagai solusi, Cahyo mendorong penyediaan hunian pengganti melalui relokasi ke rusunawa atau tempat lain yang layak. Pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan pemulihan ekonomi serta kompensasi sesuai hak dan ketentuan hukum yang berlaku.
Legislator Fraksi PKS tersebut bahkan mendorong skema ganti untung apabila dimungkinkan secara hukum. Prinsipnya, warga terdampak tidak boleh justru semakin terpuruk akibat kebijakan penataan kota yang bertujuan mengatasi persoalan lingkungan.
Cahyo juga mengingatkan bahwa keberhasilan penertiban tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya bangunan yang berhasil dibongkar. Ukuran utamanya adalah pulihnya fungsi saluran air dan berkurangnya risiko genangan setelah kawasan tersebut ditata.
Di sisi lain, ia meminta Pemkot memperkuat pengawasan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Munculnya banyak bangunan liar dinilai tidak lepas dari lemahnya pengawasan sejak awal, ketika bangunan pertama mulai berdiri tetapi tidak segera ditangani.
Karena itu, Satpol PP dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait diminta lebih responsif. Jangan sampai pembiaran terhadap satu atau dua bangunan berkembang menjadi puluhan bahkan ratusan bangunan yang akhirnya membutuhkan penertiban besar-besaran.
“Mitigasi itu lebih utama daripada kemudian mengobati,” tegas Cahyo. Ia berharap penataan kawasan Sungai Kalianak benar-benar menyelesaikan persoalan lingkungan tanpa melahirkan masalah sosial baru bagi warga Surabaya. (dk/adv)
