Ringkasan Berita: Artikel ini menggambarkan aksi damai yang dilakukan oleh ratusan massa di Surabaya untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sambil menuntut perbaikan tata kelola. Narasumber utama, Reza Pahlevi, menjelaskan delapan tuntutan utama dan pentingnya melibatkan mitra lapangan dalam pengambilan keputusan.
DIAGRAMKOTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Namun, seiring berjalannya waktu, kritik terhadap tata kelola program ini mulai muncul. Ratusan massa dari berbagai kalangan seperti relawan, simpatisan, petani, dan mitra dapur menggelar aksi damai di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (8/7/2026), untuk menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan program tersebut.
“Kami membawa delapan tuntutan dalam aksi damai ini. Poin paling krusial adalah program MBG ini harus tetap berlanjut, namun tata kelolanya wajib diperbaiki total,” ujar Reza Pahlevi, Korlap Akbar Relawan SPPG, Supplier, Petani se-Jatim.
Delapan Tuntutan untuk Perbaikan Tata Kelola
Dalam aksi tersebut, para peserta menyampaikan beberapa tuntutan yang mencerminkan kekhawatiran terhadap efektivitas dan transparansi pelaksanaan MBG. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah kebijakan moratorium penambahan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Reza menilai bahwa kebijakan ini menghambat pertumbuhan infrastruktur yang sudah dibangun oleh mitra-mitra program.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya penyesuaian aturan baru yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, aturan tersebut harus dimatangkan dengan melibatkan pelaku lapangan, termasuk mitra, pemasok, dan petani kecil yang terlibat langsung dalam ekosistem MBG.
Partisipasi Petani dan Mitra Lapangan
Aksi ini tidak hanya dihadiri oleh relawan dan simpatisan, tetapi juga didukung oleh petani dari wilayah Malang Raya. Mereka turut serta dalam aksi dengan membagikan bahan makanan secara gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan di sekitar lokasi aksi.
“(Dalam program MBG) ada ekosistem rakyat, mulai dari mitra dapur, pemasok, hingga petani kecil,” tambah Reza. Ia menekankan bahwa partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan program.
Peran Badan Gizi Nasional
Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki peran sentral dalam pengelolaan program MBG. Namun, banyak pihak merasa bahwa BGN belum sepenuhnya memperhatikan masukan dari pelaku lapangan. Oleh karena itu, tuntutan untuk melibatkan mitra dalam pengambilan keputusan menjadi bagian dari delapan tuntutan utama dalam aksi ini.***
