Pemerintahan Surabaya Masih Hadapi Banyak PR, Armuji Akui Tantangan Besar
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 8 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Surabaya, kota yang dikenal sebagai pusat bisnis dan budaya di Jawa Timur, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan publik. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengakui bahwa banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan. Dari masalah kecil hingga yang lebih kompleks, keluhan warga terus bermunculan tanpa henti.
Dalam pernyataannya, Armuji menyebutkan bahwa laporan masyarakat, baik melalui media sosial maupun pengaduan langsung, menjadi cerminan dari berbagai titik masalah yang belum terselesaikan. Mulai dari kebersihan taman yang terabaikan, saluran air yang menyebabkan banjir, hingga masalah parkir liar dan jalan berlubang.
“Semua laporan kita respons. Tapi faktanya, laporan itu terus ada,” ujarnya di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Masalah ini tidak hanya sekadar kasus insidental, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan berulang yang belum selesai secara tuntas. Hal ini memicu pertanyaan tentang efektivitas sistem pengawasan dan kinerja di level bawah.
Armuji juga membantah anggapan bahwa sidak yang dilakukan Pemkot hanya sebatas pencitraan. Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan karena ada laporan yang masuk. “Bukan golek-golek kanggo pencitraan. Kita turun karena ada laporan, kita cek dan tindak lanjuti,” tegasnya.
Namun, ironisnya, banyak masalah yang dianggap “sepele” justru menjadi keluhan utama warga. Parkir liar dengan tarif tak wajar, jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal—semua ini adalah problem lama yang terus berulang.
“Kelihatannya kecil, tapi ini menyangkut hak masyarakat yang sudah bayar pajak,” katanya.
Di tengah sorotan tersebut, Armuji meminta agar jajarannya tidak alergi terhadap kritik. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh baper menghadapi suara publik. “Masyarakat berhak mengkritik. Kita tidak boleh baper, tidak boleh emosi,” ujarnya.
Namun, pernyataan ini juga menjadi pengingat keras: kritik warga tidak cukup hanya didengar, yang dibutuhkan adalah penyelesaian nyata dan konsisten di lapangan, bukan sekadar respons sesaat.***
Saat ini belum ada komentar