Transparansi Parkir Diperkuat, DPRD Surabaya Dorong Skema Reward bagi Jukir Berprestasi
- account_circle Shinta ms
- calendar_month 16 menit yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Dorongan digitalisasi parkir di Surabaya tak lagi sekadar soal mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga menyentuh isu krusial transparansi dan keadilan bagi juru parkir.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, menegaskan bahwa sistem parkir berbasis digital harus mampu menutup celah kecurangan sekaligus menghadirkan skema reward bagi jukir berprestasi, agar transformasi ini tidak hanya rapi di sistem, tetapi juga berdampak nyata di lapangan.
Menurut Kahfi, sistem parkir berbasis digital merupakan keniscayaan di tengah perkembangan zaman.
Ia mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang terus mendorong penerapan sistem tersebut di berbagai titik parkir.
“Digitalisasi itu sebuah keharusan. Harapannya, Surabaya semakin transparan dan tidak ada lagi isu terkait pola pengelolaan parkir maupun oknum petugas yang nakal,” ujarnya pada Jumat (17/4/2026).
Ia memaparkan, dari sekitar 1.500 titik parkir yang menjadi pantauan Pemkot Surabaya, awalnya baru sekitar 400 titik yang terdigitalisasi. Namun, berdasarkan laporan terbaru dari Dishub jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 900 titik.
Meski demikian, Kahfi menekankan pentingnya kepastian sistem bagi hasil bagi para juru parkir (jukir). Ia meminta agar skema digital tidak merugikan petugas di lapangan, khususnya terkait pendapatan harian yang sebelumnya diterima secara tunai.
“Kita ingin dipastikan bahwa mekanisme bagi hasil itu jelas. Misalnya, hasil yang didapat hari ini bisa langsung ditransfer keesokan harinya, sehingga ada kepastian bagi para petugas,” papar Politisi Gerindra ini.
Selain itu, ia juga mengusulkan inovasi berupa pemberian reward atau apresiasi kepada jukir yang mencapai target transaksi digital tertentu. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja sekaligus mengubah stigma negatif terhadap profesi juru parkir.
“Jukir yang capaiannya tinggi diberi reward, seperti voucher sembako atau bentuk apresiasi lainnya. Mereka ini juga pahlawan penyumbang pendapatan daerah,” katanya.
Kahfi uga menyinggung potensi pemanfaatan program yang sudah ada, seperti Koperasi Merah Putih, maupun platform ekonomi lokal, untuk mendukung kesejahteraan jukir.
Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tidak ada lagi praktik parkir liar maupun oknum yang merugikan.
Di sisi lain, ia mengkritisi pengawasan perizinan parkir, khususnya pada usaha menengah hingga besar di Surabaya. Ia mencontohkan masih adanya gerai usaha yang belum mengantongi izin parkir secara lengkap.
“Contohnya, dari sejumlah gerai usaha yang beroperasi, ada yang izin parkirnya belum lengkap. Ini harus menjadi perhatian serius, karena juga berkaitan dengan pendapatan daerah,” tegasnya.
Kahfi meminta Dishub untuk tidak hanya fokus pada penataan di tingkat bawah, tetapi juga memastikan seluruh usaha yang memiliki fasilitas parkir telah memenuhi ketentuan perizinan.
Ia menegaskan, pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir menjadi kunci keberhasilan digitalisasi parkir di Surabaya ke depan.
“Tidak cukup merapikan di akar rumput saja, tapi sektor menengah juga harus ditertibkan. Semua izin harus lengkap, termasuk parkir,” pungkasnya. (sms)
- Penulis: Shinta ms
