PSI Jatim: Anti Korupsi di Luar, “Ujian Konsistensi” di Dalam?
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 1 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
(ilustrasi AI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM — Sungguh ironis ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dikenal sangat lantang menolak korupsi dan koruptor. Namun yang terjadi di internal PSI Jatim justru memunculkan tanda tanya: dua kader yang duduk di jajaran pengurus DPW Jawa Timur diketahui merupakan mantan narapidana.
Ironi PSI Jatim ini menarik untuk direnungkan.
Bukan soal minim kader. Justru sebaliknya, jumlahnya disebut melimpah, penuh potensi, dan siap berkontribusi. Namun dalam praktiknya, panggung struktural partai tampak seperti “lingkaran eksklusif”—nama itu-itu saja yang muncul. Bahkan, dari penelusuran internal, ada sekitar 10 nama yang diketahui merangkap jabatan di DPD Surabaya sekaligus DPW Jawa Timur.
Kondisi ini menimbulkan kesan seolah ruang kaderisasi tidak berjalan optimal, meskipun stok kader muda dinilai cukup banyak.
Sorotan juga mengarah pada dua kursi strategis di DPW PSI Jawa Timur, yakni Wakil Ketua DPW yang dijabat oleh AMS, serta posisi Departemen Copywriting yang diisi oleh RMHSP.
Berdasarkan putusan pengadilan yang pernah dipublikasikan, RMHSP diketahui pernah tersandung kasus penggelapan. Dalam perkara tersebut, yang bersangkutan divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya, terkait penggelapan perangkat telekomunikasi yang merugikan perusahaan hingga ratusan juta rupiah.
Sementara itu, AMS juga pernah terjerat kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, dengan putusan hukuman 2 bulan 15 hari serta denda sebesar Rp10 juta.
Dalam konteks hukum, keduanya memang telah menjalani proses dan putusan. Namun dalam konteks politik—terlebih bagi partai yang mengusung semangat antikorupsi—hal ini tentu menjadi bahan evaluasi tersendiri.
Apakah ini bentuk keterbukaan terhadap semua latar belakang?
Atau justru celah dalam proses seleksi kader?
Saat dimintai tanggapan, F Bagus Panuntun belum memberikan respons atas konfirmasi yang diajukan. Sementara itu, Filmon M.W Lay dari Bidang OKK menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap data yang beredar.
“Nanti saya crosscheck kembali terkait data-datanya pengurus, mas,” ujarnya singkat.
Hingga kini, jawaban yang ditunggu belum benar-benar menjawab keresahan di internal kader.
Sebab pada akhirnya, publik tidak hanya melihat apa yang disampaikan di luar—tetapi juga bagaimana nilai itu dijalankan di dalam.
Dan ketika antara narasi dan realita mulai terasa berjarak, di situlah kepercayaan mulai diuji.***
