DIAGRAMKOTA.COM – Kota Bandung terus memperkuat kebijakan kesehatan universal coverage (UHC) sebagai upaya menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh warga, terutama yang berada di lapisan rentan. Langkah ini dilakukan dengan memastikan bahwa tidak ada warga yang terabaikan karena alasan ekonomi atau administratif.
Perkembangan Kondisi Sosial Ekonomi dan Tantangan yang Muncul
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan bahwa dinamika sosial ekonomi masyarakat Kota Bandung mengalami pergeseran. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan penurunan, terdapat kelompok masyarakat yang justru mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Hal ini mencerminkan adanya fenomena “semakin miskin makin miskin dan semakin kaya makin kaya” yang harus diwaspadai.
Farhan menjelaskan, dari data yang diperoleh, banyak warga yang berpindah dari desil 3 ke desil 2, bahkan ke desil 1. Artinya, jumlah penduduk di lapisan bawah semakin bertambah. Ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah yang responsif dalam menangani isu ini, khususnya dalam memastikan layanan dasar seperti kesehatan tetap tersedia secara merata.
Penanganan Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembaruan data penerima Bantuan Iuran (PBI). Sebelumnya, sebanyak 71.000 warga dicoret dari daftar penerima PBI. Namun, melalui proses verifikasi dan pemutakhiran data, jumlah penerima PBI meningkat menjadi lebih dari 72.000 orang.
Farhan menjelaskan bahwa Pemkot Bandung melakukan tindakan cepat untuk memastikan warga yang terdampak tetap mendapatkan perlindungan kesehatan. Dari hasil verifikasi tersebut, muncul data baru yang menunjukkan bahwa jumlah penerima PBI meningkat signifikan.
“Kita telah melakukan pemutakhiran data secara menyeluruh. Alhamdulillah, dari 71.000 orang yang dicoret, kita berhasil menambahkan lebih dari 72.000 data baru,” ujarnya.
Peran Lembaga Pelayanan Kesehatan
Farhan menekankan pentingnya peran lembaga pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam memastikan semua warga mendapatkan layanan kesehatan. Ia meminta seluruh jajaran kewilayahan dan instansi terkait untuk proaktif di lapangan.
Ia menegaskan, jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan layanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka segera didaftarkan melalui skema UHC. “Jangan sampai ada masyarakat miskin yang tidak terlindungi hanya karena persoalan administratif,” katanya.
Keberlanjutan Finansial dan Komitmen Pemerintah
Dalam hal keberlanjutan finansial, Farhan menyatakan bahwa kondisi fiskal daerah masih cukup kuat. Ini memberi ruang bagi Pemkot Bandung untuk memastikan UHC berjalan optimal. Ia menekankan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang tidak boleh terhenti karena alasan teknis.
“Dengan kelulusan fiskal yang masih cukup, kita bisa memberikan UHC yang baik kepada masyarakat,” ujarnya.
Isu Tambahan: Pengelolaan Sampah dan Keadilan Sosial
Selain isu kesehatan, Farhan juga menyampaikan pentingnya pengelolaan sampah sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi bersama. Ia merujuk pada arahan Presiden terkait program ASRI (Indonesia Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) yang harus dijalankan secara konsisten.
Farhan meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas pelayanan dan memastikan keadilan sosial hadir dalam setiap kebijakan. Baginya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perlindungan nyata terhadap kelompok masyarakat paling rentan. ***
