Imam Syafi’i Pertanyakan Data Pemkot Surabaya Setahun Eri–Armuji
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 5 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i (kanan) dalam FGD “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” ForWan Surabaya (dk)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ia juga menyoroti pola komunikasi pemerintah yang dinilainya selektif, terutama dalam publikasi indeks integritas dan pengawasan antikorupsi.
“Keberhasilan dirilis besar-besaran, tapi ketika indeks turun tidak ada rilis. Ini pola pencitraan, bukan transparansi,” tegasnya.
Klaim Stunting dan Tekanan ke Media
Dalam isu stunting, Imam mempertanyakan dasar klaim penurunan angka yang disampaikan pemerintah tanpa penjelasan metodologis yang jelas.
“Penurunan itu karena anaknya sembuh atau karena sudah lewat usia lima tahun dan otomatis keluar dari data? Ini harus dibuka, jangan sekadar klaim,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada tekanan terhadap media yang menyampaikan kritik.
“Kalau ada media menulis kritis lalu ditelepon dan diminta take down, itu pelanggaran serius kebebasan pers. Kritik berbasis data itu vitamin demokrasi,” katanya.
Krisis Guru BK dan Potret Kemiskinan
Di sektor pendidikan, Imam menyoroti kekurangan sekitar 1.800 guru, terutama guru Bimbingan Konseling (BK).
“Bullying itu nyata dan sering terjadi, terutama di keluarga miskin. Guru BK itu kebutuhan khusus, tidak bisa diganti program umum tanpa penguatan kapasitas,” ujarnya.
Ia mencontohkan kasus anak dari keluarga miskin yang berhenti sekolah TK karena malu menunggak iuran Rp100 ribu per bulan, yang menurutnya menguji klaim Surabaya sebagai kota ramah anak.
