Kementerian ESDM tekankan kesiapan energi dan peran generasi muda

‎DIAGRAMKOTA.COM – Satuan Tugas Hilirisasi Nasional Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan Republika serta Inisiatif Daulat Energi (IDE) menyelenggarakan Rembuk Energi & Hilirisasi 2025. Acara ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman masyarakat, khususnya kalangan muda, terkait arah kebijakan energi nasional dan rencana hilirisasi sumber daya alam.

Forum ini menekankan bahwa ketahanan energi tidak hanya tergantung pada teknologi dan kebijakan, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam mengenai struktur energi primer Indonesia serta kesiapan sumber daya manusia muda dalam memenuhi kebutuhan industri energi di masa depan.

‎

Kepala Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menekankan bahwa hilirisasi merupakan perbaikan signifikan terhadap cara lama di mana Indonesia mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk bernilai tinggi dari luar negeri.

Ia menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah konsumsi minyak dalam negeri yang mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi lokal hanya berkisar antara 580 hingga 600 ribu barel, sehingga Indonesia masih memerlukan impor sekitar 1 juta barel per hari.

‎

“Ketahanan energi bergantung pada kemampuan untuk mengurangi impor dan memperkuat pasokan dalam negeri. Oleh karena itu, teknologi enhanced oil recovery serta pembukaan 75 WK Migas sangat penting agar produksi dapat terus meningkat,” kata Laode.

‎

Ia juga menyoroti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang bertujuan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, elektrifikasi 215.000 rumah tangga pada tahun 2025, serta percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan, peningkatan penggunaan biodiesel dari B40 ke B50, dan pengembangan bioetanol.

‎

Dari sudut pandang ekonomi energi, Wiko Migantoro, Direktur Senior Oil, Gas & Petrochemical Danantara Asset Management, menjelaskan kondisi struktur energi primer Indonesia yang masih tergantung pada impor. Ia menyampaikan bahwa konsumsi energi primer berbasis fosil mencapai 1,7 juta barel per hari, sementara kapasitas kilang nasional berada pada angka 1,1 juta barel per hari, sehingga Indonesia masih memerlukan impor minyak mentah maupun produk BBM.

‎

Untuk LPG, konsumsi dalam negeri mencapai 8 juta ton metrik, di mana sebagian besar masih berasal dari impor. Menurutnya, hilirisasi energi primer bisa menjadi solusi struktural untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dengan memaksimalkan kelebihan solar akibat program B40, pengembangan ekosistem etanol sebagai bahan campuran bensin, serta pemanfaatan DMA sebagai alternatif LPG.

‎

“Rantai nilai energi masa depan membuka kesempatan besar untuk inovasi. Hilirisasi bukan hanya tentang pabrik dan kilang, tetapi juga ekosistem teknologi serta ekonomi hijau yang dapat diisi oleh talenta muda kita,” kata Wiko.

‎

Dari segi partisipasi industri nasional, Tedi Baratha, Wakil BP BUMN, menekankan bahwa hilirisasi menjadi fondasi utama perkembangan ekonomi. Ia menyebutkan beberapa daerah yang berbasis hilirisasi mencatat pertumbuhan PDRB hingga melebihi 10–30 persen, menunjukkan dampak langsung dari industrialisasi terhadap perekonomian setempat.

‎

Menurutnya, sektor hilirisasi tidak hanya menyerap tenaga kerja berkeahlian tetapi juga menciptakan peluang besar dalam ekosistem pendukung seperti logistik, jasa, pengadaan makanan, serta berbagai bidang usaha UMKM. “Ini kesempatan emas. Hilirisasi merupakan sektor yang membuka banyak pintu karier dan peluang wirausaha bagi generasi muda. Keberlimpahan sumber daya mineral kita adalah anugerah yang perlu dikelola saat ini agar perekonomian tetap berkembang ketika sumber daya ini habis,” kata Tedi.

‎

Pemerintah juga menjadikan hilirisasi sebagai investasi jangka panjang. Direktur Jenderal Migas menyatakan bahwa sebanyak 18 dokumen pra-studi kelayakan proyek hilirisasi dengan total nilai investasi sebesar Rp 618,13 triliun telah selesai dan diserahkan untuk dikonsolidasikan lebih lanjut melalui Danantara guna menentukan prioritas pelaksanaan.

Agenda ini menekankan penguatan rantai pasok energi, pengolahan mineral strategis, serta perekayaan industri berbasis energi terbarukan yang menjadi dasar daya saing Indonesia menuju perekonomian yang berkelanjutan. Kebijakan ini selaras dengan tujuan pemerintah untuk mendorong 76% penambahan kapasitas listrik dari energi terbarukan, serta meningkatkan investasi dan lapangan kerja hijau dalam dekade berikutnya. ***