RSAA Malang Dituding Tinggalkan Masalah dalam Rekrutmen BLUD, Aktivis Turun Tangan

DIAGRAMKOTA.COM — Isu dugaan penyimpangan dalam proses rekrutmen pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Dr. Saiful Anwar (RSAA) Malang kembali mencuat dan memicu perhatian publik. Sejumlah aktivis Jawa Timur turun tangan setelah muncul laporan bahwa rekrutmen BLUD tahun 2023 dan 2024 diduga meninggalkan persoalan serius serta merugikan banyak calon peserta.(15/11/25)

RSAA Malang yang merupakan rumah sakit rujukan nasional Kelas A Pendidikan dan telah berstatus BLUD sejak 2008, selama ini dikenal dengan fasilitas modern, teknologi kesehatan yang berkembang pesat, serta kualitas pelayanan yang terus meningkat. Namun di balik citra prestisius tersebut, muncul dugaan bahwa proses rekrutmen pegawai non-ASN tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Informasi yang beredar menyebutkan adanya indikasi praktik tidak sehat berupa “endorse berbayar” atau dugaan permintaan uang kepada calon peserta untuk dapat lolos seleksi. Dugaan itu semakin kuat setelah tim investigasi menemukan dokumen bertanda tangan di atas materai yang diduga terkait dengan praktik tersebut.

Ketua DPD PWRI Jawa Timur, M. Ridwan, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mengkritisi masalah ini. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak dapat dianggap sepele karena menyangkut integritas lembaga pelayanan kesehatan publik bertaraf nasional.
“Ini preseden buruk. Jika benar ada oknum yang melakukan praktik kotor dalam rekrutmen BLUD RSAA Malang, maka hal ini harus dibongkar hingga akarnya,” ujarnya.

Ridwan menambahkan, proses masuk sebagai tenaga BLUD seharusnya mengikuti prosedur seleksi yang resmi dan transparan, bukan melalui jalur rekomendasi tertentu yang disertai imbalan uang.
“Calon pegawai seharusnya lolos karena kompetensi, bukan karena membayar. Jika praktik seperti ini benar terjadi, maka akan merusak seluruh sistem rekrutmen dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap RSAA,” katanya.

Para aktivis Jawa Timur kini mulai mengumpulkan data, kesaksian, dan bukti pendukung untuk disampaikan kepada instansi terkait, termasuk Pemprov Jawa Timur, DPRD, dan aparat penegak hukum. Mereka mendesak audit menyeluruh serta investigasi terbuka terhadap proses rekrutmen BLUD yang berlangsung pada dua tahun terakhir.

Salah satu aktivis menyebut bahwa beberapa calon peserta yang merasa dirugikan kini dalam kondisi kebingungan dan harapan mereka kandas begitu saja.
“Mereka sudah mengeluarkan tenaga, waktu, bahkan uang dalam proses seleksi. Namun hasilnya justru diduga diatur oleh oknum tertentu. Ini harus ada pertanggungjawabannya,” ujarnya.

Di sisi lain, hingga berita ini dipublikasikan, pihak RSAA Malang belum memberikan pernyataan resmi mengenai tudingan tersebut. Publik pun menunggu apakah manajemen rumah sakit akan membuka klarifikasi atau melakukan langkah-langkah internal untuk memastikan rekrutmen berjalan sesuai aturan.

Dengan semakin banyaknya aktivis yang turun tangan mendorong pengungkapan kasus ini, tekanan terhadap RSAA Malang dan pemerintah daerah kian meningkat. Masyarakat berharap kasus ini ditangani secara profesional agar praktik serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

Kasus ini terus bergulir, dan publik menanti kebenaran yang sesungguhnya.(Dk/nins)