Penasihat Hukum Pastikan Nadiem Makarim Tidak Terlibat Pengadaan Google Cloud, Minta Keadilan Ditegakkan
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Isu dugaan keterlibatan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam pengadaan layanan Google Cloud kembali memunculkan perdebatan setelah pihak hukumnya memberikan penjelasan terbaru.
Di tengah berbagai isu yang beredar, pernyataan resmi tersebut menyatakan bahwa keputusan teknis mengenai penggunaan layanan tersebut tidak berada di tangan menteri, melainkan di bawah unit operasional di dalam kementerian.
Pernyataan ini disampaikan guna memperjelas beberapa informasi yang beredar setelah KPK menyebut nama Nadiem sebagai calon tersangka dalam kasus tersebut.
Wewenang hukum Nadiem, Dodi S. Abdulkadir, menyampaikan bahwa kliennya telah memberikan informasi yang lengkap kepada penyidik KPK.
Dalam penjelasannya, ia menyampaikan bahwa pengadaan dan penggunaan Google Cloud berada di bawah kewenangan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bukan keputusan yang dibuat langsung oleh menteri.
Menurutnya, wilayah operasional di kementerian memiliki kemandirian teknis, sehingga penyusunan kebutuhan, negosiasi, hingga pelaksanaan berada di tangan pihak yang melakukan pekerjaan.
Dodi menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.
Ia mengatakan bahwa jika KPK tidak melanjutkan kasus tersebut, hal itu bisa dimengerti karena tidak ada tindakan ilegal yang dilakukan oleh kliennya.
Keputusan terkait layanan digital, katanya, sepenuhnya diambil oleh unit yang berwenang sesuai dengan kebutuhan teknis dan bukan berdasarkan petunjuk pejabat tingkat menteri.
Selain itu, kuasa hukum menekankan kepentingan proses hukum yang adil.
Menurutnya, Nadiem berharap semua penanganan kasus dilakukan dengan objektif dan proporsional tanpa terpengaruh oleh opini masyarakat atau asumsi yang tidak didukung bukti.
Ia menekankan bahwa klien mereka selalu bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan dan menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan kasus tersebut.
“Pak Nadiem berharap pihak KPK menerapkan kesetaraan dan objektivitas guna memastikan penegakan keadilan secara benar,” katanya.
Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa Nadiem termasuk salah satu calon tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait pembelian layanan Google Cloud sebelum penanganannya dialihkan ke Kejaksaan Agung.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
Ia juga menyampaikan bahwa tersangka lainnya termasuk mantan Staf Khusus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jurist Tan (JT).
Nama-nama tersebut diungkapkan setelah KPK memastikan bahwa calon tersangka dalam kasus Google Cloud memiliki hubungan dengan perkara pengadaan Chromebook yang kini ditangani Kejagung.
Meskipun beberapa nama terdengar serupa, Asep menekankan adanya perbedaan tersangka antara dua perkara tersebut.
Namun, ia tidak menjelaskan secara lebih rinci mengenai perbedaan tersebut.
Penyelesaian kasus Google Cloud yang kini ditangani oleh Kejaksaan Agung diharapkan mampu memberikan kejelasan terkait proses pengambilan keputusan, pihak yang bertanggung jawab, serta apakah benar terjadi penyimpangan dalam pengadaan layanan digital tersebut.
Di tengah perkembangan ini, pernyataan kuasa hukum Nadiem menjadi titik penting yang menunjukkan perlunya kejelasan struktur tanggung jawab dalam proyek transformasi digital pemerintah.
Sementara proses penyelidikan masih berlangsung, masyarakat kini menantikan hasil penyelidikan yang jujur agar memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan hukum yang sama. ***
Saat ini belum ada komentar