Analisis Utang Whoosh: Harapan Pak Prabowo Pahami Kebocoran di Hilir

DIAGRAMKOTA.COM – Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, berharap Presiden RI, Prabowo Subianto memahami kebocoran keuangan negara bukan hanya terjadi di hulu tetapi juga berasal dari perencanaan kebijakan yang tidak tepat.

Yunarto menyampaikan harapan tersebut dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV dengan topik “Ribut Utang Whoosh, Prabowo: Saya Bertanggung Jawab”, Selasa (4/11/2025).

Dialog tersebut mengupas pernyataan Prabowo yang menyebutkan bahwa dirinya bertanggung jawab atas proyek kereta cepat Whoosh.

“Harapan saya, Pak Prabowo dapat memahami kebocoran keuangan negara yang sering disampaikan bukan hanya pada bagian hulu,” ujarnya.

“Tetapi, bagaimana memberikan contoh salah satu kasus ketika kebijakan diambil melalui perencanaan yang tidak baik, yang akhirnya menyebabkan utang yang harus ditanggung oleh generasi berikutnya, itu juga merupakan kebocoran negara,” ujar Yunarto.

Dalam percakapan tersebut, Yunarto menyampaikan bahwa tanggung jawab moral seorang presiden adalah terhadap rakyat.

“Jadi yang paling utama sebenarnya adalah peran presiden, salah satunya sebagai pemimpin administratif, mengelola dana yang masuk dari masyarakat agar digunakan secara efektif dan efisien,” katanya.

“Saya ingin menjelaskan, ada dua kesalahan logika yang menurut saya perlu diperhatikan sebelum disampaikan, oleh karena itu kementerian teknis atau BUMN yang terkait harus memberikan penjelasan secepatnya,” tambahnya.

Pertama, katanya, berkaitan dengan dana yang akan digunakan untuk melunasi utang proyek Whoosh, yaitu menggunakan uang dari rakyat.

“Baru saja Pak Prabowo jelas menyatakan uang rakyat, uang pajak,” tegasnya.

Ia berpendapat bahwa seharusnya ada penjelasan mengapa proyek tersebut merupakan B to B (bisnis ke bisnis)bussiness to bussiness) atau perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan kemudian menerima pembayaran dari uang rakyat.

“Artinya penyelesaian utang atau pengaturan ulang hutang juga seharusnya dilakukan secara B to B. Ketika benar, misalnya yang digunakan adalah APBN, uang pajak rakyat, bagaimana transparansinya dan argumennya seperti apa,” tambahnya.

Ia merasa prihatin terhadap Prabowo jika nantinya hal tersebut justru menimbulkan masalah hukum.

Kesalahan logika kedua, menurut Yunarto, adalah jika pendanaan utang Whoosh tersebut berasal dari anggaran efisiensi.

“Yang kedua, jika dikatakan ini terkait efisiensi. Apa sebenarnya sumber dari efisiensi itu? Efisiensi berasal dari pengurangan biaya operasional, salah satunya. Biaya operasional tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat di daerah,” ujarnya.

“Lho kok seenaknya, mereka sudah hemat menggunakan DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), DBH (dana bagi hasil), lalu digunakan untuk hal yang sebenarnya dianggap sebagai perencanaan yang tidak tepat, yang seharusnya tanggungannya bukan oleh negara, bukan oleh daerah, bukan oleh rakyat, tapi oleh BUMN yang telah dikelola oleh Danantara,” katanya.

Sebelumnya, DIAGRAMKOTA.COMmelaporkan, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan bertanggung jawab terhadap kelanjutan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang dikenal sebagai Whoosh.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam pidatinya pada acara peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Prabowo merasa perhatian masyarakat terhadap kondisi keuangan kereta cepat Whoosh tidak perlu dianggap terlalu serius.

Ia memastikan bahwa proyek strategis nasional tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang layak dan mutakhir bagi masyarakat Indonesia.

“Ramai-ramai membicarakan Kereta Cepat Whoosh, saya pastikan tidak ada masalah. Saya bertanggung jawab atas semua aspek Whoosh. Indonesia adalah negara yang hebat, setelah saya hitung-hitung, tidak ada kendala. PT KAI tidak perlu khawatir,” kata Prabowo.

Menurutnya, pendanaan proyek semacam ini berasal dari dana masyarakat yang dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk pajak, sehingga tugas utama pemerintah adalah memastikan tidak terjadi penyimpangan dan tindakan korupsi dalam pengelolaannya.

“Uang tersebut berasal dari pajak. Maka kita perlu menghindari kebocoran dan mencegah korupsi. Uang rakyat tidak boleh diambil secara ilegal. Kita kembalikan untuk pelayanan kepada rakyat,” katanya.