KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo Terkait Skandal Suap Proyek Jalur Kereta Api
- account_circle Arie Khauripan
- calendar_month Sen, 22 Sep 2025
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo (SDW), untuk menjalani pemeriksaan dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Benar, hari ini, Senin (22/9/2025), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi atas nama SDW,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta. Ia memastikan Sudewo telah hadir untuk menjalani pemeriksaan.
Ini bukan kali pertama Sudewo diperiksa. Sebelumnya, pada 27 Agustus 2025, mantan anggota DPR RI itu juga dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi.
Namanya mencuat setelah disebut dalam persidangan kasus yang melibatkan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan Pejabat Pembuat Komitmen Bernard Hasibuan, di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 November 2023.
Dalam persidangan, jaksa KPK membeberkan bukti penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo, termasuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing.
Sudewo tegas membantah tudingan itu, termasuk dugaan penerimaan uang Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.
Kasus korupsi ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub yang kini berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
OTT tersebut menjerat 10 orang tersangka pada tahap awal, dan jumlahnya terus bertambah hingga November 2024 menjadi 14 orang, termasuk dua korporasi. Terbaru, pada 12 Agustus 2025, KPK menahan tersangka ke-15, Risna Sutriyanto, aparatur sipil negara (ASN) Kemenhub.
Skandal ini mencakup sejumlah proyek besar, antara lain jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, pembangunan jalur kereta di Makassar, empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, hingga proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera.
KPK menduga terjadi praktik rekayasa sejak proses administrasi hingga penentuan pemenang tender, yang memungkinkan pengaturan pemenang proyek oleh pihak-pihak tertentu.
Pemeriksaan terbaru terhadap Sudewo diharapkan membuka titik terang mengenai keterlibatan pejabat daerah dalam skandal suap yang telah menjerat belasan orang dan mengguncang proyek strategis nasional di sektor perkeretaapian. (dk/ria)
- Penulis: Arie Khauripan
