Pendidikan untuk Semua: DPRD Jatim Kawal Sekolah Rakyat dari Hulu ke Hilir
- account_circle Teguh Priyono
- calendar_month Sen, 28 Jul 2025
- comment 0 komentar
DIAGRAMKOTA.COM– Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya dalam mengawal program Sekolah Rakyat yang menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera dan rentan putus sekolah. Program ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo, dalam keterangannya menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program di lapangan. Ia menyebut, keberhasilan Sekolah Rakyat tak bisa dilepaskan dari koordinasi erat antara kepala sekolah, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan.
“Pendidikan untuk semua bukan sekadar slogan. Sekolah Rakyat ini harus dikawal serius, dari hulu ke hilir. Kepala sekolah wajib bersinergi dengan instansi terkait agar layanan dan fasilitas pendidikan bisa maksimal,” ujar Rasiyo di Gedung DPRD Jatim, Rabu (24/7/2025).
Sekolah Rakyat yang berbasis asrama ini dirancang untuk menjadi tempat tinggal sekaligus ruang belajar bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Dengan fasilitas yang disiapkan secara menyeluruh, sekolah ini diharapkan mampu menjadi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong prestasi.
“Kalau semua fasilitas terpenuhi dan pelayanannya bagus, anak-anak pasti betah. Ini bukan solusi darurat, tapi bentuk komitmen negara mencerdaskan generasi yang termarjinalkan,” tambah Rasiyo.
Pemantauan Usai MPLS dan Ekspansi Sekolah
Komisi E DPRD Jatim berencana melakukan pemantauan langsung ke lokasi-lokasi Sekolah Rakyat, khususnya pasca Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang telah dilaksanakan serentak sejak pertengahan Juli.
Tahap awal (1A) program ini melibatkan 12 sekolah dengan total 1.183 siswa. Mereka dilayani oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan. Tahap lanjutan (1B) akan menambah 7 sekolah baru, sehingga total mencapai 19 lokasi dengan target 1.225 siswa hingga akhir Agustus 2025.
“Kami tidak hanya memantau dari atas meja. Komisi E akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan anak-anak benar-benar mendapatkan haknya atas pendidikan,” tegas Rasiyo, yang juga mantan Sekdaprov Jatim.
Pemanfaatan Infrastruktur dan Tenaga Pendidikan
Program Sekolah Rakyat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang sudah ada, seperti rombel SMA dan SMP milik Pemprov. Para pengajar berasal dari kalangan ASN dan PPPK yang ditugaskan secara khusus untuk mendampingi siswa di lingkungan asrama.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, menargetkan agar program ini tidak hanya berjalan sementara. Ke depan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu berkembang menjadi lembaga pendidikan alternatif yang permanen dan inklusif.
“Kami ingin Sekolah Rakyat jadi model pendidikan afirmatif yang berkelanjutan. DPRD Jatim siap mengawal kebijakan ini agar benar-benar menyasar mereka yang selama ini tak tersentuh layanan pendidikan,” tutup Rasiyo.
Sebaran dan Cakupan Program
Hingga Juli 2025, sekolah-sekolah rakyat telah tersebar di berbagai kabupaten/kota seperti Sampang, Lumajang, Trenggalek, Bondowoso, Situbondo, Malang, Batu, Lamongan, Surabaya, Gresik, dan Jember. Program ini tidak hanya fokus pada pendidikan dasar, tetapi juga penguatan karakter, bimbingan sosial, serta pembentukan kemandirian siswa melalui sistem asrama.
Dengan pengawasan dari DPRD dan dukungan penuh Pemprov Jatim, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pijakan baru menuju pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.(Dk/Yud)
- Penulis: Teguh Priyono
