DIAGRAMKOTA.COM — Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengkritisi krisis hunian terjangkau yang masih menjadi persoalan serius di Kota Pahlawan.
Meski pemerintah telah menyediakan 23 rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan total 5.233 unit, antrean warga terus membengkak hingga mencapai 14.000 pendaftar pada Maret 2025.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan hunian vertikal di Surabaya sudah sangat mendesak dan tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa,” ujar Yona usai rapat Pansus Hunian Layak di Ruang Paripurna, Kamis (10/7/2025).
Cak YeBe, sapaan akrabnya, mengusulkan konsep alternatif pembangunan rusunawa dengan integrasi fungsi pasar tradisional. Gagasan ini dia kemukakan usai kunjungan kerja Panitia Khusus Hunian Layak ke Jakarta, yang meninjau langsung keberhasilan Pasar Rumput sebagai proyek percontohan.
“Rusunawa Pasar Rumput itu menarik karena menggabungkan tiga lantai pasar di bawah, dan lantai empat hingga dua puluh lima digunakan untuk hunian sebanyak 1.984 unit. Konsep ini bisa diadopsi di Surabaya,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya ini.
Cak Yebe menilai revitalisasi pasar-pasar tradisional seperti Pasar Keputran, Pasar Tambakrejo, dan Pasar Wonokromo dapat menjadi solusi tepat sasaran. Dia menyebut bahwa model seperti ini telah diterapkan secara parsial, contohnya pada Tambakrejo yang kini menaungi Kaza Mall dan hotel Palm Park di atasnya.
“Kalau kita bisa kembangkan lagi model seperti ini, pasar jadi lebih hidup karena penghuni rusun langsung menjadi pelanggan tetap. Fungsi ekonomi dan sosial bisa jalan bersamaan,” jelas Cak Yebe.
Usulan pembangunan rusunawa di atas pasar juga didasarkan pada kebutuhan ruang yang makin terbatas di tengah kota. Menurutnya, pemanfaatan vertikal adalah solusi realistis dan sekaligus mendukung konsep kota padat yang efisien.
“Revitalisasi pasar Keputran dengan model rusunawa di atasnya adalah contoh konkret yang bisa segera dipertimbangkan,” imbuhnya.
Cak Yebe juga mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan solusi hunian ini. Dia menegaskan bahwa pembangunan kota tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi perlu dukungan dari swasta dan stakeholder lainnya.
“Wali Kota sendiri sudah bilang, Surabaya tidak bisa saya bangun sendiri. Maka dari itu, Pansus telah mengundang pihak swasta seperti REI, Apersi, dan YKP untuk bersama-sama menyikapi itikad baik Pemkot ini,” terangnya.
Lebih lanjut, dia kembali menegaskan bahwa keterbukaan dari Pemkot menjadi kunci dalam melibatkan pengembang lokal untuk menyukseskan pembangunan hunian. Dia berharap tidak ada lagi sekat antara pemerintah dan pihak ketiga dalam upaya mengatasi krisis rumah rakyat.
“Tentunya yang terpenting adalah keterbukaan dari Pemkot dengan memberikan ruang kepada para pengembang kita,” katanya.
Selain urusan teknis dan perencanaan, Cak YeBe juga mengungkap pentingnya publikasi dalam menyukseskan program-program perumahan maupun pemanfaatan aset milik daerah. Dia menilai peran jurnalis dan media selama ini masih kurang dilibatkan dalam proses diseminasi informasi strategis.
“Program Pemkot kadang sudah bagus, tapi kurang gaungnya. Mari kita libatkan unsur jurnalisme media, ajak mereka lebih sering mempublikasikan aset-aset milik Pemkot,” pungkasnya. (*)
