Warga Kalilom Gugat Kesewenangan Camat Kenjeran
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Minggu, 25 Mei 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Akhmad Maulidin, warga Kalilom Lor Indah sekaligus panitia pembangunan makam baru RW 10, melayangkan surat terbuka kepada Wali Kota Surabaya. Ia menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan Camat Kenjeran yang dinilainya sewenang-wenang.
“Saya sangat kecewa dengan sikap Pak Camat yang mengirim surat agar posko baru kami dibongkar karena berdiri di atas saluran. Padahal posko itu kami bangun sebagai pusat pengaduan masyarakat dan tidak mengganggu lalu lintas,” ujar Maulidin kepada media, Sabtu (24/5/2025)
Maulidin menegaskan, pihaknya sebelumnya telah membongkar posko lama secara sukarela atas dasar kesepakatan bersama demi ketertiban umum. Namun setelah membangun posko baru di luar pagar makam, justru kembali diminta membongkar.
“Banyak PKL juga berdiri di atas saluran, tapi kenapa hanya posko kami yang ditertibkan? Ini jelas tidak adil,” tegasnya.
Ia menuding adanya tekanan dari oknum RT yang tidak menyukainya secara pribadi. Ketegangan juga berdampak pada pembangunan makam baru dan rencana sentra kuliner yang akhirnya batal.
Senada dengan Maulidin, Ketua Panitia Pembangunan Makam RW 10, Poniman, membenarkan bahwa Maulidin telah bersikap kooperatif. “Saya sendiri heran kenapa persoalan posko baru ini dibesar-besarkan lagi. Maulidin sudah membongkar posko lama. Sekarang malah dikompori dan dilaporkan ke kecamatan,” jelasnya.
Poniman menambahkan, jika keberadaan PKL juga dipermasalahkan seperti posko Maulidin, maka nasib para pedagang RW 10 bisa terancam. “Saya berharap ada solusi. Pembangunan makam harus selesai, dan PKL jangan jadi korban,” pungkasnya.
Camat Kenjeran, Yuri Wijanarko, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menepis tudingan telah bersepakat dengan pihak RW. “Saya difitnah oleh laporan yang menyebutkan saya sudah ada kesepakatan dengan RW dan saudara Maulidin. Tidak ada bukti apa pun,” tegas Yuri.
Ia menjelaskan, surat perintah pembongkaran dikeluarkan berdasarkan laporan ke call center Pemkot. “Kalau saya tidak keluarkan surat, saya nanti disalahkan. Tapi saya sarankan kedua belah pihak duduk bersama mencari solusi,” katanya.
Ketua RW 10, Aba Yoyok, juga menyatakan keprihatinan atas kondisi yang memanas. “Kami akan undang saudara Maulidin untuk duduk bersama. Kami tidak ingin dinilai tidak bijak dalam menangani masalah ini,” ujar Yoyok. (dk/nw)
