Kasus Kredit Fiktif di Bank Jatim, DPRD Jatim Desak Restrukturisasi BUMD
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 5 Mar 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi segera melakukan restrukturisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan efisiensi dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Komisi C DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menilai banyak BUMD yang belum dikelola secara optimal dan masih membebani keuangan daerah.(04/03/25)
Menurut Lilik, kondisi fiskal Jawa Timur semakin menantang akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, BUMD harus dikelola lebih profesional agar bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil dan tidak bergantung pada dana APBD.
Lilik mengungkapkan bahwa beberapa BUMD masih mengalami masalah serius, baik dari segi manajemen maupun kontribusi terhadap PAD. Ia menyebut empat BUMD dengan kinerja kurang sehat sepanjang 2024, antara lain PT Ghra Utama, PT Panca Wira Usaha, PT Air Bersih, dan PT Askrida.
“PT Ghra Utama hanya menyumbang dividen Rp1 miliar pada 2024, turun dari Rp2,4 miliar pada 2023. Sementara PT Askrida bahkan tidak memberikan dividen sama sekali,” ujarnya.
Selain itu, beberapa anak perusahaan BUMD seperti PT Karet Ngagel Wira Jatim dan PT Loka Refractories juga terus merugi. Jika tidak ada langkah perbaikan, Lilik menyarankan agar perusahaan-perusahaan tersebut dilikuidasi untuk mengurangi beban keuangan daerah.
Lilik juga menyoroti kasus dugaan kredit fiktif di Bank Jatim senilai Rp569,4 miliar yang menyeret sejumlah pejabat bank. Menurutnya, kasus ini menjadi peringatan agar pengelolaan BUMD lebih transparan dan akuntabel.
“Ini bukan kasus pertama. Bank Jatim pernah terjerat skandal serupa pada 2010 dan 2022. Ini menunjukkan bahwa tata kelola BUMD masih perlu pembenahan mendasar,” tegasnya.
Sebagai solusi, Lilik mendesak Pemprov Jatim untuk segera melakukan restrukturisasi BUMD, termasuk meningkatkan transparansi, memperbaiki manajemen, serta memastikan profesionalisme sumber daya manusia (SDM).
“BUMD yang sehat dan produktif harus menjadi prioritas. Selain suntikan modal, peningkatan kapasitas SDM juga sangat penting agar BUMD bisa benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah,” pungkasnya.
DPRD Jatim berharap gubernur dan wakil gubernur terpilih, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak, menjadikan reformasi BUMD sebagai salah satu agenda utama dalam 100 hari pertama kepemimpinan mereka. (Dk/Yudi)
