Lawan Retret Kepala Daerah, Armuji Pilih Tetap di Surabaya: Instruksi Ketua Umum Jelas!
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Jumat, 21 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, memastikan dirinya tidak menghadiri Retret Kepemimpinan Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Keputusan ini diambil menyusul instruksi tegas dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tidak menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Armuji menegaskan bahwa dirinya telah kembali ke Surabaya dan tidak menuju Magelang.
“Saya gak melok, saya sudah balik di Surabaya,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang juga merupakan kader PDI Perjuangan, masih sulit dihubungi. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah setelah dari Jakarta ia akan melanjutkan perjalanan ke Magelang atau tidak.
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai keputusannya, Armuji kembali menegaskan bahwa ia hanya menjalankan instruksi Ketua Umum PDIP.
“Kan sudah ada instruksi Ketua Umum yang jelas. Saya di Surabaya,” tegasnya.
Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan oleh Megawati Soekarnoputri. Dalam surat itu, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP diperintahkan untuk menunda perjalanan ke Magelang dan tetap berada dalam komunikasi aktif dengan partai.
Surat instruksi ini dikeluarkan setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku.
Keputusan Megawati menarik seluruh kepala daerah dari agenda retret ini dinilai sebagai sikap politik yang tegas di tengah dinamika internal partai. Namun, hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari pihak penyelenggara retret terkait ketidakhadiran kepala daerah PDIP. (dk/nw)
