Dewas DPP PWDPI Siap Kucurkan Pinjaman Modal Untuk Kepala Daerah Seluruh Indonesia 600 Triliun
- account_circle Teguh Priyono
- calendar_month Minggu, 23 Feb 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Dewan Pengawas (Dewas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (PWDPI) Salamus Sholihin yang juga selaku Direktur Global Asia Infrastruktur Fan (Gif) adakan Rapat teknis Inveatasi KPBU dengan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel),serta didampingi oleh Kepala Dinas PU, Kadis PTSP, Kabag Keuangan, Ketua Komisi 2 serta anggota DPRD setempat.
Rapat kordinasi dengan Pemkab Maros tidak lain bahas tentang dana Investasi yang akan digelontorkan oleh
PT. GIF.
Seperti diketahui PT.GIF akan gelontorkan dana pinjaman untuk pemerintah Provinsi serta Kabupaten sebesar Rp600 Triliun dengan sistem pinjaman selama 30 Tahun dengan bunga Hannya 9 persen.
“Untuk mengawali program kerja kami sudah gandeng sebanyak 49 Gubernur dan Bupati diseluruh Indonesia. Salah satu nya PT.GIF akan membantu pembangunan di Kabupaten Maros provinsi Sulsel,”ungkap Dewan Pengawas DPP PWDPI, Salamus Sholihin pada Minggu (23/2/2025).
“Oleh karena itu selaku dewan pengawas saya ajak keluarga besar PWDPI di seluruh Indonesia untuk mensosialisasikan program ini untuk melakukan komunikasi dengan kepala daerah masing-masing yang butuh permodalan untuk pembangunan daerah,”tegasnya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Umum DPP PWDPI, M.Nurullah RS mennyambut dengan baik atas terobosan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas DPP PWDPI.
“Saya sangat mendukung program dewan pengawas kita dalam rangka ikut serta mendorong pembangunan dinegara kita. Apa lagi pinjaman dengan bunga lunak dan jangka waktu pelunasan yang panjang sangat membantu dan meringankan bagi para kepala daerah yang membutuhkan anggaran,”ujarnya.
Berdasarkan komunikasi Ketua Umum PWDPI dengan dewan pengawas investasi berupa modal ini bisa digunakan untuk permodalan pembangunan beberapa sektor, diantaranya pariwisata, pertambangan, Industri serta UMKM.
“Ini sangat membantu sekali apalagi bagi provinsi atau kabupaten yang mengalami devisit anggaran,”pungkasnya.(dk/tgh)
- Penulis: Teguh Priyono
