PPN 12% Hanya Untuk Barang Mewah, Reni Astuti Apresiasi Kebijakan Presiden
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kamis, 2 Jan 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Reni Astuti, Anggota Komisi V DPR RI.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Kabar baik datang di penghujung tahun 2024, setelah pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% bagi barang dan jasa secara umum. Sebagai gantinya, kenaikan tarif PPN hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
Kebijakan ini langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/2024).
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut menyampaikan bahwa tarif PPN sebesar 11% untuk barang dan jasa yang berlaku saat ini tetap tidak berubah.
“Tidak ada kenaikan PPN untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11%. Kenaikan hanya berlaku untuk kategori barang dan jasa mewah,” jelasnya.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM.
“Keputusan Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan PPN secara umum adalah kebijakan yang membahagiakan rakyat. Saya mengapresiasi langkah ini sebagai respons terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan,” ujar Reni.
Reni juga berharap tidak ada perubahan kebijakan terkait PPN sepanjang tahun 2025.
“Saat ini daya beli masyarakat masih lemah, dan angka pengangguran masih tinggi. Stabilitas kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Reni mendorong pemerintah untuk menyediakan desk pengaduan sebagai antisipasi jika terdapat barang-barang yang mengalami kenaikan tarif PPN di luar kebijakan Presiden.
“Kebijakan ini relatif baru, sehingga diperlukan sosialisasi yang masif. Desk pengaduan penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai arahan,” katanya.
Reni juga mengingatkan bahwa sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) pada periode sebelumnya, Fraksi PKS konsisten menolak kenaikan PPN.
Ia memberikan apresiasi kepada Fraksi PKS di Komisi XI DPR RI yang terus menyuarakan penolakan atas kebijakan kenaikan PPN hingga saat ini.
“PKS berkomitmen menjadi penyambung aspirasi rakyat. Penolakan terhadap kenaikan PPN adalah salah satu bentuk keberpihakan kami kepada masyarakat kecil yang sangat terdampak oleh kebijakan fiskal,” imbuhnya.
Reni mengungkapkan bahwa masukan dan aspirasi masyarakat terkait kebijakan ini ia dapatkan selama masa reses di Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo).
“Sebagai wakil rakyat, kami berkewajiban menyampaikan kondisi dan harapan masyarakat kepada pemerintah, dan kami bersyukur kebijakan ini menjadi hadiah akhir tahun yang membahagiakan,” pungkasnya.
Keputusan ini diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kelegaan bagi masyarakat, sekaligus menjaga daya beli di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
