DIAGRAMKOTA.COM – Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengkritisi anggaran penanganan banjir di Kota Surabaya yang telah disetujui untuk tahun 2025.
“Untuk 2025, anggaran penanggulangan banjir hanya Rp881 miliar, naik sedikit dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp776 miliar. Padahal, jika ingin benar-benar menyelesaikan masalah banjir, anggaran ini harus ditambah secara signifikan,” ujar Aning dalam pernyataannya pada Jumat (17/1/2025).
Ia menjelaskan bahwa dari total anggaran tersebut, sebesar Rp441 miliar dialokasikan untuk penanganan banjir skala pemukiman, sedangkan Rp440 miliar untuk skala kota. Namun, Aning menilai jumlah ini belum memadai untuk mengatasi persoalan genangan yang tersebar di berbagai titik Kota Surabaya.
“Dari dapil saya saja, Surabaya 3, yang mencakup 7 kecamatan, terdapat lebih dari 2.061 titik banjir berdasarkan hasil pengaduan di Musrenbang,” ungkapnya.
Aning menegaskan pentingnya pemetaan yang lebih sistematis untuk menentukan prioritas penanganan banjir. Ia mencontohkan beberapa wilayah di Surabaya Timur yang memiliki lebih dari 200 titik banjir. “Kalau satu titik banjir saja membutuhkan Rp500 juta, bisa dihitung berapa anggaran yang sebenarnya diperlukan untuk menyelesaikan semua titik,” tambahnya.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) terkait pengerukan muara dan hulu sungai yang menjadi salah satu penyebab utama banjir. “Jika muara sungai tidak dikeruk, air pasti meluap karena daya tampungnya sudah penuh. Hal ini harus segera diselesaikan agar tidak terkendala masalah kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat,” tegasnya.
Aning juga menyinggung prioritas anggaran sebesar Rp6,3 triliun yang disiapkan untuk pembangunan di Surabaya. “Sesuai pernyataan Walikota, alokasi anggaran tersebut mencakup keseluruhan pembangunan infrastruktur, termasuk rencana pembangunan RSUD Surabaya Selatan,” ungkap Legislator PKS ini.
Namun, ia berharap Pemkot Surabaya dapat memprioritaskan penanganan banjir dibanding proyek-proyek lainnya, seperti pembangunan rumah sakit atau infrastruktur jalan. “Banjir adalah persoalan darurat. Kalau ini tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat luas bagi warga kota,” pungkasnya. ***
