Kritik Minta Tinjau Ulang PP Kesehatan, Arzeti : Hati – hati, Jadi Racun Perusak Anak – anak
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Selasa, 6 Agt 2024
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina. (Foto:DPR)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Diagramkota.com – Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang kesehatan, picu perdebatan dan kekhawatiran khalayak umum. Pasalnya, akan memberi dampak kesehatan jangka panjang, sekaligus berpotensi membuat pergaulan bebas.
Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mengkritik aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja dalam PP tersebut. Arzeti pun meminta Pemerintah untuk meninjau ulang aturan tersebut.
Adapun aturan tentang penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan di mana isi beleid itu terkait dengan upaya sistem reproduksi sesuai siklus.
“Hati-hati, jika gagal pengawasan justru jadi racun perusak anak-anak!. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini di imbangi dengan pendidikan seksual yang holistik. Dan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai masyarakat. Karena bisa jadi bumerang bagi anak muda Indonesia,” ujar Arzeti dalam keterangannya pada Perlementaria, Selasa (6/8/2024).
Arzeti menjelaskan kekhawatiran atas PP nomor 28 tersebut sangat berdasar. Sebab dalam pasal 103 yang mengatur soal alat kontrasepsi tersebut tidak tertulis secara detail. Yakni mengenai pemberian edukasi kepada pelajar. Sehingga rawan untuk di salahartikan.
“Saya kira perlu ada penjelasan dan edukasi yang clear. Karena bunyi pasal yang sekarang bisa membuat salah tafsir,” ungkapnya.
Secara lebih khusus, aturan tentang Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja diatur dalam Pasal 103. Menariknya pada Pasal 103 Ayat (4) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja. Dan salah satunya adalah meliputi penyediaan alat kontrasepsi.
Arzeti pun menilai aturan itu tidak sejalan dengan norma-norma di Indonesia. Apalagi bagi anak-anak usia remaja yang seharusnya tidak boleh melakukan hubungan seksual. Karena akan berpengaruh terhadap kesehatannya.
“Jangan sampai aturan ini malah menjadi dasar anak-anak muda melakukan seksual di luar pernikahan. Selain secara norma melarang, dampak kesehatannya juga sangat berpengaruh,” pungkas Politisi Fraksi PKB ini. (dk*)
Saat ini belum ada komentar