Penguatan Kapasitas Petugas SPPG di Jawa Timur

DIAGRAMKOTA.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui berbagai inisiatif, terus memperkuat kapasitas petugas Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan yang muncul di lapangan, mulai dari kesiapan sumber daya manusia hingga efisiensi operasional unit SPPG.

Tantangan dan Solusi yang Diambil

Menurut Ermia Sofiyessi, Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di BGN, inisiatif peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan. Hal ini disampaikan saat ia berada di Kota Batu pada Kamis. Fokus utama BGN adalah pada keamanan pangan, sanitasi, kebersihan, keuangan, dan gizi, agar manajemen program sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

Melalui pelatihan ini, petugas di 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur diharapkan dapat mengelola unit SPPG secara profesional. Pelatihan ini mencakup pengolahan bahan mentah menjadi paket makanan bergizi yang memenuhi standar keselamatan dan gizi. Selain itu, sesi daring juga disediakan bagi unit SPPG yang masih dalam tahap persiapan.

Pengalaman Peserta Pelatihan

Salah satu peserta pelatihan, Nydia Safira, seorang ahli gizi dari SPPG Tambakagung di Kabupaten Mojokerto, menyatakan bahwa ia mendapatkan pengetahuan berharga tentang prosedur operasional dan mekanisme pemantauan untuk persiapan makanan MBG harian. Ia menambahkan bahwa pelatihan ini membantu meminimalkan risiko keamanan pangan, terutama karena unitnya melayani sekitar 3.300 siswa dari 13 sekolah.

Pelatihan ini dinilai sangat penting bagi para petugas untuk melaksanakan tugas dengan baik dan memastikan manfaat program dirasakan sepenuhnya oleh para siswa. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan program MBG dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

Kebijakan dan Standar Operasional

BGN juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan, seperti wajibnya pengelola SPPG mematuhi SOP pengolahan makanan MBG. Selain itu, beberapa dapur program MBG telah ditutup karena melanggar SOP, dan ada pula yang dinonaktifkan menunggu hasil uji BPOM.

Selain itu, BGN juga melakukan konsultasi dengan organisasi seperti Muhammadiyah terkait dugaan adanya minyak babi dalam omeprong MBG. Selain itu, pemerintah juga memerintahkan SPPG memiliki sertifikat higienis dan sanitasi untuk memastikan keamanan pangan.

Dampak dan Harapan

Program MBG telah menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Dengan adanya peningkatan kapasitas petugas SPPG, diharapkan program ini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Target yang ditetapkan oleh Zulhas, yaitu 82,9 juta penerima program MBG, akan tercapai pada Maret 2026.

Namun, beberapa kasus keracunan MBG juga dilaporkan, yang menunjukkan pentingnya pengawasan dan peningkatan kualitas pengelolaan. Meski demikian, langkah-langkah yang diambil oleh BGN menunjukkan komitmen dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui program makanan bergizi gratis. ***