Upah Minimum Jakarta 2027 Diprotes Buruh: Lebih Rendah dari Bekasi, KSPI Minta Revisi

DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh, Said Iqbal, kembali memperkuat tuntutan serikat buruh terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Jumat, 20 November 2026, ia menyerukan revisi terhadap keputusan Gubernur DKI Jakarta yang menetapkan UMP sebesar Rp6.136.941 per bulan.

Meski angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,1% dibandingkan UMP 2026, atau naik Rp407.065, Said Iqbal menyatakan bahwa kenaikan ini masih jauh dari cukup untuk mencapai kebutuhan hidup layak di ibu kota. Ia menyoroti ironi bahwa pekerja di pabrik panci di Bekasi, sebuah kota yang lebih kecil dan tidak memiliki reputasi ekonomi seperti Jakarta, kini menerima upah yang lebih tinggi—sekitar Rp6,3 juta per bulan—dibandingkan pekerja di sektor perbankan dan korporasi besar di Jakarta.

Alasan Teknis di Balik Tuntutan Naiknya UMP ke Rp6,21 Juta

Said Iqbal menjelaskan bahwa usulan kenaikan UMP menjadi Rp6.210.000 per bulan bukan sekadar aspirasi, melainkan hasil perhitungan ilmiah yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur buruh. Metode perhitungan yang digunakan berdasarkan rumus kombinasi antara inflasi DKI Jakarta (3,01%), pertumbuhan ekonomi (5,67%), serta penggunaan indeks tertentu sebagai faktor penyesuaian.

“Jika gubernur menggunakan indeks 1,0, maka hasilnya adalah sekitar Rp6.350.000. Namun, dalam praktiknya, Gubernur DKI hanya menggunakan indeks 0,77—yang jelas sangat merugikan buruh,” tegasnya. Ia menilai kebijakan tersebut mencerminkan sikap “kaca mata kuda” atau diskriminatif terhadap pekerja, karena secara logika, pengusaha di Bekasi mampu memberikan upah lebih tinggi, sementara di Jakarta—yang lebih maju secara infrastruktur dan ekonomi—justru tidak mampu menawarkan upah yang sesuai.

Langkah Hukum dan Kampanye Publik Siap Dilancarkan

Dengan belum adanya respons positif dari Gubernur DKI Jakarta, KSPI menegaskan bahwa mereka siap mengambil langkah hukum. Proses dimulai dari penyampaian keberatan resmi kepada gubernur, dilanjutkan dengan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, serikat buruh juga akan melakukan kampanye publik secara luas, termasuk aksi demonstrasi di area strategis seperti Balai Kota DKI Jakarta. Rencana aksi lanjutan akan ditentukan lebih lanjut oleh jajaran pimpinan KSPI DKI Jakarta berdasarkan situasi dan respons pemerintah.

Dorongan DPRD untuk Meninjau Kembali Kebijakan Upah

Said Iqbal juga meminta agar DPRD DKI Jakarta turut campur tangan. Ia menekankan pentingnya pemanggilan Gubernur untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan yang dinilai pro-upah murah. “Kalau dikatakan ‘jalan tengah’, lalu kenapa Bekasi bisa? Bekasi sudah menggunakan indeks 1,0, sehingga upahnya mencapai Rp6,35 juta. Mengapa Jakarta tidak bisa?” tanya dia.

Ia menegaskan bahwa upah minimum bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang martabat pekerja, keadilan sosial, dan kesetaraan di antara wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang berbeda.


Peta Perbandingan Upah Minimum 2027
– DKI Jakarta: Rp6.136.941 (naik 7,1% dari 2026)
– Bekasi: Rp6.300.000 (diduga menggunakan indeks 1,0)
– Usulan KSPI: Rp6.210.000 (berdasarkan perhitungan dewasa)

Tantangan utama yang dihadapi buruh bukan hanya besaran angka, tetapi juga konsistensi kebijakan yang mendukung kehidupan layak di kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia.