KSP Terima 4 Aspirasi Utama PPPK dan Honorer, Nomor Satu Soal Alih Status Jadi PNS
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 20 Okt 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Kantor Staf Presiden (KSP) menerima empat aspirasi utama PPPK dan honorer yang disampaikan oleh Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah.
Saat ini, AMP tinggal menunggu hasilnya.
“Inti dari aspirasi ASN PPPK yang telah kami sampaikan kepada KSP ialah alihkan status PPPK ke PNS, buat manajemen satu ASN sehingga tidak ada dualisme ASN apakah PNS atau PPPK, mempercepat penyelesaian status honorer dengan diangkat menjadi ASN,” kata Fadlun kepada JPNN, belum lama ini.
AMP, lanjutnya, menyarankan kepada pemerintah agar tidak ada lagi istilah PNS, PPPK, dan paruh waktu. Sebaiknya semuanya dijadikan satu istilah ASN atau PNS saja.
Saat ini, ASN PPPK berharap dikeluarkan suatu kebijakan yang mengakomodasi seluruh permasalahan ketidaksetaraan kedudukan ASN, baik PNS maupun PPPK sehingga menciptakan sistem birokrasi sehat serta pelayanan publik yang baik.
“Semua yang diharapkan ASN PPPK dan honorer sudah dicatat oleh staf ahli KSP RI untuk dilanjutkan kepada Presiden Prabowo melalui kepala KSP RI. Jadi, tinggal menunggu hasilnya,” ujarnya.
Fadlun mengungkapkan, sejumlah RPP turunan UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tengah digodok Kementerian Pendayagunaan Aparatnya Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) bersama instansi terkait.
Nah, KSP akan mendorong agar dipercepat karena ada sejumlah rancangan peraturan pemerintah (RPP) strategis, seperti RPP Manajemen ASN, RPP soal gaji dan tunjangan, juga pengaturan pensiun serta karier ASN.
Pada dasarnya, kata Fadlun, KSP tidak mentolerir adanya dikotomi antara PNS dan PPPK, apalagi mengarah pada diskriminasi.
Sebab, sesuai UU ASN bahwa kedudukan ASN sama di negara ini, baik secara kewajiban maupun haknya.
KSP juga menyampaikan semua ASN baik PNS dan PPPK secara manajemen terpusat di BKN secara data dan teknis pemerintah provinsi, kabupaten, kota melalui BKD adalah perpanjangan tangan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebab Komite ASN (KASN) sudah tidak ada lagi, maka segala aduan dan keluhan ASN baik PNS maupun PPPK bisa langsung disampaikan ke link resmi: lapor.go.id yang mana langsung terintegrasi ke KSP.
“Pesan KSP agar ASN PPPK jangan pernah takut akan isu tidak diperpanjangnya masa perjanjian kerja, selama memiliki kinerja yang baik dan tidak melanggar hukum (pidana),” pungkas Fadlun.(esy/jpnn)
Saat ini belum ada komentar