Presiden Prabowo Mengundang Kepala BIN untuk Membahas Situasi Demonstrasi
DIAGRAMKOTA.COM – Presiden Joko Widodo, dalam pertemuan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Muhammad Herindra, di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Kamis, 4 September 2025, membahas situasi demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Herindra mengungkapkan bahwa ia akan menyampaikan informasi penting terkait perkembangan keamanan dan situasi sosial di tengah aksi unjuk rasa yang masih berlangsung.
“Ya, terkait demonstrasi. Ada informasi yang perlu saya sampaikan kepada presiden,” ujar Herindra saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 September 2025.
Herindra menegaskan bahwa situasi Indonesia saat ini tetap dalam kondisi aman meskipun aksi unjuk rasa belum sepenuhnya reda. “Insya Allah, aman,” katanya.
Hal serupa disampaikan oleh Aris Marsudiyanto, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ia menjelaskan bahwa situasi keamanan di seluruh wilayah Indonesia tetap terkendali karena keterlibatan semua elemen bangsa dalam menjaga stabilitas negara. “Semua elemen bangsa sudah terlibat. Kemarin, seluruh ormas-ormas keagamaan juga ikut serta dalam menjaga situasi,” ujar Aris, Kamis.
Menurut Aris, Presiden telah memberikan petunjuk kepada seluruh pejabat kementerian dan lembaga untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat. Hal ini juga diberlakukan bagi DPR, yang sebelumnya telah diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan rakyat.
Aris memastikan bahwa situasi saat ini telah teratasi dengan baik. Ia meminta media untuk terus mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, ia berharap media lebih banyak menyajikan berita positif daripada fokus pada kekerasan atau konflik. “Jangan setiap saat beritanya penuh dengan kekerasan, seperti itu harapan saya,” tambahnya.
Demonstrasi yang Berlangsung Sejak Akhir Agustus
Sejak tanggal 25 Agustus 2025, demonstrasi di Jakarta dan berbagai wilayah lain di Indonesia terus berlangsung. Masyarakat menuntut pembatalan kenaikan tunjangan anggota Dewan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Unjuk rasa semakin besar setelah kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil Polri melindas pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan pada Kamis, 28 Agustus 2025. Hingga awal September 2025, dari catatan Tempo, tercatat 10 orang meninggal dalam demonstrasi yang terjadi di berbagai kota.
Selain itu, dalam tengah-tengah aksi unjuk rasa, terjadi penjarahan rumah sejumlah anggota DPR dan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tidak hanya itu, fasilitas umum juga rusak akibat aksi tersebut.
Penilaian Presiden Terhadap Aksi Unjuk Rasa
Merupakan respons terhadap situasi tersebut, Presiden Joko Widodo menilai ada upaya kelompok tertentu melakukan makar. Pada 1 September lalu, ia menyatakan bahwa pembakaran gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Sulawesi Selatan yang merenggut nyawa empat aparatur sipil negara (ASN) sebagai tindakan makar.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden saat mengunjungi polisi yang dirawat akibat demonstrasi di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta, 1 September 2025. “Ingat! Di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPRD dibakar, ini tindakan makar, dan bukan penyampaian aspirasi,” ujarnya. (*)
