DIAGRAMKOTA.COM – Dalam rangka memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan, Pemerintah secara resmi meluncurkan Koperasi Merah Putih (KMP) bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78. Program ini digadang-gadang menjadi motor penggerak ekonomi dari desa, sekaligus sebagai strategi pemberdayaan ekonomi rakyat yang berlandaskan semangat gotong royong.
Menanggapi peluncuran tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan dukungan penuh dan siap mengawal program KMP agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat bawah. Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP, menegaskan bahwa koperasi harus menjadi instrumen utama dalam membangun ekonomi nasional yang berdikari dan berkeadilan sosial.
“Koperasi Merah Putih ini bukan sekadar simbol, tetapi wujud nyata keberpihakan kepada rakyat. Kita ingin membangun ekonomi dari bawah, dari desa, dari keluarga, dengan prinsip gotong royong seperti yang diajarkan Bung Karno,” ujar Sri Untari, Senin (21/7/2025), usai mengikuti peluncuran KMP di Klaten, Jawa Tengah.
Sebagai Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Umum Koperasi Konsumen Setia Budi Wanita (SBW) Malang, Sri Untari menilai KMP sebagai peluang strategis untuk membangkitkan koperasi rakyat agar lebih modern, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.
Ia juga mengajak kaum perempuan, petani, pedagang kecil, hingga generasi muda untuk aktif bergabung dalam koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi bersama. Menurutnya, kemandirian ekonomi keluarga berawal dari partisipasi aktif dalam gerakan koperasi.
“Ketika perempuan ikut aktif di koperasi, ekonomi keluarga akan lebih kuat. Dan kalau ekonomi keluarga kuat, maka desa dan negara pun akan lebih sejahtera,” tambahnya.
Namun, Sri Untari mengingatkan bahwa koperasi harus dikelola dengan baik agar mampu bersaing di era disrupsi digital. Ia mendorong modernisasi sistem koperasi mulai dari tata kelola keuangan, pemasaran berbasis teknologi, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
“Koperasi tidak boleh lagi dikelola dengan cara lama. Harus ada profesionalisme, transparansi, dan inovasi agar koperasi bisa naik kelas. Kami siap memperjuangkan itu di DPRD,” tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mengawal program KMP melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan visi PDI Perjuangan yang sejak awal konsisten memperjuangkan ekonomi kerakyatan dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“KMP adalah jalan ekonomi berdikari yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Bukan ekonomi pasar bebas yang eksploitatif, tetapi ekonomi yang berbasis komunitas, adil, dan saling menguatkan,” lanjut Sri Untari.
Dengan kerja kolektif antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, Sri Untari optimistis koperasi akan kembali menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, sekaligus mempercepat terciptanya kesejahteraan yang merata di seluruh pelosok negeri.(Dk/yud)
