Perlu libatkan Swasta,Cak Yebe : Hunian Layak dan Murah Adalah Hak Dasar Warga
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendorong Pemerintah Kota Surabaya meniru konsep hunian vertikal terintegrasi seperti Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput Jakarta. Hal ini disampaikan Cak YeBe—sapaan akrabnya—dalam kunjungan kerja bersama Komisi A ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, mulai Senin (2/6/2025).
Dalam kunjungan tersebut, rombongan Komisi A menyempatkan diri meninjau langsung unit contoh Rusun Pasar Rumput yang dibangun di atas aset pasar milik Pemprov DKI Jakarta.
Konsep hunian ini menggabungkan fasilitas tempat tinggal dengan kegiatan ekonomi warga, karena berdiri di atas pasar tradisional tiga lantai dan menyatu dengan area layanan publik lainnya.
Luar Biasa! Bisa Dicontoh untuk Surabaya
Rusun Pasar Rumput ini memiliki 1.984 unit.Luasnya 36 meter persegi per unit, terdiri dari dua kamar tidur, ada pantry, ruang tamu, dan sangat layak untuk keluarga. Harga sewanya pun terjangkau, mulai Rp1,1 juta sampai Rp2,25 juta per bulan,” ujar Cak YeBe dalam unggahan videonya, Rabu (4/6/2025).
Ia menilai model ini sebagai solusi konkret atas keterbatasan lahan dan tingginya harga properti di Surabaya. Model rusun yang berdiri di atas aset daerah memungkinkan optimalisasi fungsi lahan tanpa menggusur aktivitas ekonomi warga.
Hunian Layak dan Murah Adalah Hak Dasar Warga
Menurut Cak YeBe, kebutuhan papan (tempat tinggal) adalah hak dasar warga negara yang semakin sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah di Surabaya.
“Kami berdiskusi langsung dengan kementerian, bagaimana mewujudkan hunian yang layak, murah, dan terjangkau. Bukan hanya sekadar tempat tinggal, tapi juga bisa mendukung ekonomi warga,” tegasnya.
Konsep ini mengacu pada Hunian Bersubsidi Berbasis Tanah Aset seperti HGB di atas HPL, di mana tanah tetap dimiliki negara atau pemda, namun dapat dikerjasamakan secara legal untuk pembangunan hunian vertikal oleh pengembang.
Pemkot Perlu Libatkan Swasta
Menambahkan pernyataan Cak YeBe, anggota Komisi A, Saifuddin, juga menyatakan pentingnya kolaborasi dengan pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan hunian.
“Sudah saatnya Pemkot menggandeng pengembang swasta untuk membangun rusunami dengan skema terjangkau. Impian saya, cicilan rumahnya seperti cicilan motor,” kata Saifuddin.
Dengan skema kolaboratif seperti itu, kata dia, warga dapat memiliki hunian permanen tanpa terbebani cicilan besar. Ini juga sekaligus menjawab tantangan keterbatasan ruang perkotaan dan harga tanah yang kian melonjak.
Surabaya Butuh Grand Design Hunian Masa Depan
Komisi A DPRD Surabaya mendorong agar model hunian vertikal terintegrasi seperti Rusun Pasar Rumput bisa diadopsi dan disesuaikan di Surabaya, terutama di lokasi strategis yang saat ini belum termanfaatkan secara maksimal.
“Surabaya harus punya peta jalan pembangunan hunian masa depan. Hunian yang bukan hanya layak huni, tapi juga terjangkau, terintegrasi, dan mendukung mobilitas warga,” pungkas Cak YeBe.
