Cak Yebe: Seleksi Sekda Harus Munculkan Pemimpin Birokrasi Yang Visioner dan Eksekutorial
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Sel, 3 Jun 2025
- comment 0 komentar
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (@)
DIAGRAMKOTA.COM – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak Yebe, memberikan tanggapan kritis atas rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan menyiarkan secara langsung proses seleksi terbuka Sekretaris Daerah (Sekda).
Menurutnya, siaran langsung seleksi bukan satu-satunya jaminan transparansi, namun harus diikuti dengan proses seleksi yang benar-benar objektif dan bebas dari intervensi politik.
Cak Yebe menilai langkah Pemkot untuk membuka proses seleksi kepada publik patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan. Namun, dia menegaskan bahwa yang paling penting adalah substansi dari seleksi itu sendiri, bukan sekadar kemasan seremonial.
“Kami apresiasi niat Pemkot menyiarkan langsung proses seleksi Sekda. Tapi yang perlu diawasi bersama adalah agar keterbukaan ini tidak hanya jadi tontonan tanpa kontrol. Transparansi tidak berhenti di layar, tapi menyentuh substansi seleksi yang objektif dan bebas dari kepentingan,” ujar Cak YeBe, Selasa (4/6/2025).
Menurutnya, jabatan Sekda merupakan posisi kunci dalam struktur birokrasi Kota Surabaya karena berperan sebagai motor utama dalam memastikan sinkronisasi program antara kepala daerah dan seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, integritas, kapasitas manajerial, serta rekam jejak calon harus menjadi indikator utama dalam penilaian.
“Jangan sampai posisi Sekda hanya diisi oleh orang yang dekat secara politik, tapi tidak cukup kuat secara teknokratik dan organisatorik ini bukan jabatan politis, tapi jabatan profesional birokrasi yang menuntut kredibilitas tinggi,” tegas legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Cak Yebe juga meminta agar panitia seleksi benar-benar memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD, agar proses seleksi berlangsung adil dan tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
Dia menyarankan adanya keterlibatan lembaga pengawasan independen untuk memverifikasi proses dan hasil seleksi.
“Komisi A tentu akan melakukan pengawasan penuh terhadap proses ini. Kami ingin memastikan bahwa hasil akhir seleksi ini memang benar-benar menghasilkan sosok Sekda yang bisa menjaga netralitas ASN dan memperkuat kinerja birokrasi Pemkot,” ucapnya.
Lebih jauh, dia mengingatkan bahwa tantangan pemerintahan kota ke depan akan semakin kompleks. Mulai dari percepatan pelayanan publik berbasis digital, penguatan integritas birokrasi, hingga kolaborasi dengan stakeholder dalam dan luar negeri.
Maka dari itu, seleksi Sekda harus memunculkan pemimpin birokrasi yang visioner dan eksekutorial.
“Sekda adalah wajah dari profesionalitas Pemkot. Harus mampu jadi jembatan antara visi wali kota dan realisasi di lapangan. Jangan sampai pemilihan ini hanya melanggengkan zona nyaman atau loyalitas sempit,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemkot Surabaya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah mengumumkan bahwa proses seleksi terbuka calon Sekda akan disiarkan secara langsung agar publik dapat memantau.(*)
