Ratusan Kader Surabaya Hebat Mundur Massal, Kecam Kebijakan Penggusuran Pemkot
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Senin, 2 Jun 2025
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Gelombang protes terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya semakin membesar. Sebanyak 200 kader sosial dari program Kader Surabaya Hebat (KSH) secara resmi mengundurkan diri sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan konflik agraria di wilayah Pacarkeling, pada Senin (2/6/2025).
Aksi pengunduran diri tersebut berlangsung di kawasan Tambaksari, diawali dengan doa bersama (istigosah) dan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan sikap serta penyerahan surat pengunduran diri secara kolektif ke Pemkot Surabaya. Aksi ini menjadi bentuk solidaritas atas nasib warga yang digusur dan kehilangan hak atas tanahnya.
“Sudah terlalu lama kami bersabar. Warga kehilangan rumah, tanahnya dirampas dengan dalih legalitas, sementara pemerintah seolah-olah tutup mata,” ujar Usman, salah satu tokoh masyarakat Tambaksari yang tampil sebagai juru bicara dalam aksi tersebut.
Menurut para kader, kebijakan penggusuran yang dilakukan Pemkot dianggap tidak adil dan merugikan masyarakat kecil. Mereka menuding bahwa pemerintah lebih berpihak pada kepentingan investor ketimbang melindungi warganya sendiri.
“Kami bukan kaki tangan kekuasaan. Kami relawan yang bekerja demi kemanusiaan, bukan untuk membenarkan tindakan semena-mena,” tegas Usman.
Sebagai ujung tombak berbagai program sosial Pemkot Surabaya, seperti pendampingan lansia dan pengawasan lingkungan, para kader menyatakan bahwa selama ini mereka bekerja dengan semangat pengabdian. Namun kini, mereka merasa dimanfaatkan hanya sebagai alat politik kekuasaan.
“Ini adalah suara nurani. Jika kami terus bertahan, berarti kami turut menyetujui ketidakadilan. Maka kami memilih untuk angkat kaki dalam arti menyampaikan keluhannya kepada bapak e arek Suroboyo,” lanjut Usman.
Aksi tersebut mendapat dukungan moral dari masyarakat yang turut hadir. Banyak di antara mereka berharap agar Pemkot membuka ruang dialog terbuka dan menghentikan pendekatan koersif dalam menyelesaikan persoalan agraria.
Beberapa tokoh masyarakat juga tampak hadir dalam aksi, menyuarakan keprihatinan atas sikap Pemkot yang dianggap lebih mengedepankan pembangunan fisik dan investasi, namun mengabaikan aspek keadilan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Surabaya terkait pengunduran diri massal para kader KSH. Para penggagas aksi menegaskan bahwa protes ini akan terus bergulir hingga keadilan ditegakkan dan hak-hak warga diakui sepenuhnya. ***
