Baktiono Tolak Pakai APBD Untuk Program MBG Surabaya, Sarankan Pendanaan APBN
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month Kam, 16 Jan 2025
- comment 0 komentar
Baktiono, Anggota Komisi B DPRD Surabaya.
DIAGRAMKOTA.COM – Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibiayai oleh APBD Surabaya.
Ia menilai bahwa program ini harus dibiayai oleh APBN dan melibatkan kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Program makan bergizi gratis ini jangan sampai dibebankan ke APBD Kabupaten/kota,” kata Baktiono.
Baktiono menjelaskan bahwa program MBG merupakan janji kampanye presiden dan wakil presiden di pemilu 2024, dan ia menyarankan agar program ini diterapkan menggunakan APBN agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Kalau (MBG) ini diterapkan di Surabaya, saya menolak karena anggarannya cukup fantastis yaitu 1,1 triliun, dan itu sampai menelan 10 persen dari APBD Kota,” ungkapnya.
Baktiono menegaskan bahwa penggunaan APBD untuk program MBG akan mempengaruhi postur anggaran di Kota Surabaya.
“Maka itu akan mempengaruhi postur anggaran di kota Surabaya,” kata Baktiono.
Ia juga menekankan pentingnya standar kualitas dan kualifikasi yang jelas untuk program MBG, mengingat kebutuhan gizi di setiap wilayah berbeda-beda.
“Karena warga masyarakat di setiap daerah itu kan berbeda-beda. Itu mungkin tiesnya berbeda, tapi kualifikasi dari gizinya itu harus standart,” tutur Baktiono.
Politisi Senior PDIP Surabaya juga mendorong agar UMKM di setiap wilayah dilibatkan dalam program MBG, dengan catatan tidak terjadi monopoli. Ia juga menyarankan agar kantin di sekolah dilibatkan dengan mengikuti pelatihan dan edukasi yang benar agar dapat menyediakan makanan bergizi.
“Sekarang kan kesannya ada monopoli beberapa catering yang ditunjuk. Itu agar makanan mereka bisa bergizi dengan baik,” kata Baktiono.
Baktiono mengusulkan agar program MBG diterapkan dengan konsep gotong royong, dengan pembagian anggaran yang lebih seimbang.
“Misalnya anggaran 60 persen dari pemerintah pusat, 30 persen dari pemerintah provinsi Jawa timur dan 10 persen dari pemerintah kabupaten / kota itu baru masuk akal dan rasional,” pungkasnya.
Baktiono berharap agar program MBG dapat berjalan efektif dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, dengan memperhatikan standar kualitas dan melibatkan berbagai pihak.
