DPRD Surabaya: Desil Naik Bansos Hilang, Ketika Data Lebih Cepat Kaya dari Warganya
- account_circle Diagram Kota
- calendar_month 7 jam yang lalu
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i (dk)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Surabaya kembali menghadirkan ironi klasik: data kemiskinan yang “terlihat rapi di atas kertas”, tapi berantakan di dunia nyata. Dalam rapat dengar pendapat antara DPRD Surabaya, Badan Pusat Statistik (BPS), dan sejumlah OPD, Senin (6/4/2026).
Satu fakta mengemuka—status miskin kini bisa berubah secepat update aplikasi, tapi nasib warga? Tetap di tempat.
Ketika Desil Bisa Loncat, Tapi Hidup Tetap Melarat
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafii, mengungkap fenomena yang nyaris absurd: warga yang sebelumnya masuk desil 1 atau 2—kategori paling miskin—tiba-tiba “naik kelas” ke desil 6.
Naik? Iya. Sejahtera? Belum tentu.
“Sekali data berubah, bantuan langsung hilang. Beasiswa lenyap, bansos putus,” kritiknya.
Di titik ini, sistem desil tak ubahnya palu sidang: sekali diketok, nasib warga diputus. Bedanya, ini bukan ruang sidang—ini soal perut.
Punya Motor = Tidak Miskin? Logika Siapa Ini?
Masalah lain muncul dari indikator yang digunakan.
Punya sepeda motor? Punya HP? Selamat, Anda dianggap “cukup mampu”.
Padahal di lapangan, motor bisa jadi hasil kredit 3 tahun, HP hasil cicilan 12 bulan, dan dompet tetap kosong di akhir pekan.
Logika ini seperti menilai kesehatan dari baju yang dipakai—rapi di luar, belum tentu baik di dalam.
Pengeluaran Tinggi, Dibilang Mampu? DPRD Surabaya: Bisa Jadi Itu Utang
Pendekatan berbasis pengeluaran juga tak kalah problematis.
Dalam teori, pengeluaran besar = ekonomi kuat. Dalam realita, pengeluaran besar bisa berarti:
- bantuan pemerintah
- pinjaman
- atau sekadar bertahan hidup
“Kalau hanya melihat pengeluaran, ini bisa menyesatkan,” tegas Imam.
Dan memang, di kota besar seperti Surabaya, bertahan hidup saja sudah mahal—apalagi dianggap mampu hanya karena terlihat “aktif belanja”.
Data Rapi, Bantuan Nyasar: Realita yang Terus Berulang
Ironi paling nyata terlihat di lapangan.
Di kawasan Moro Krembangan, seorang lansia yang sudah masuk desil 1—alias kategori paling miskin—justru belum menerima bantuan permakanan.
Statusnya miskin. Datanya ada.
Bantuannya? Entah di mana.
Masalah klasik: administrasi dan anggaran.
Masalah yang sama, cerita yang berulang.
DTKS: Antara Harapan dan Lubang Kebijakan
Secara nasional, persoalan ini bukan hal baru.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih kerap jadi “kitab suci” yang tak selalu sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Akibatnya, yang butuh justru terlewat.
Yang terdata, belum tentu terbantu.
Miskin Baru: Tidak Terdata, Tidak Terlihat, Tidak Terbantu
Kelompok paling rentan saat ini adalah “miskin baru”.
Mereka yang tiba-tiba jatuh secara ekonomi—PHK, usaha bangkrut, atau biaya hidup melonjak—namun belum masuk sistem.
Dalam sistem, mereka tidak ada.
Di dunia nyata, mereka kesulitan.
Saatnya Data Turun ke Jalan, Bukan Warga yang Dipaksa Masuk Sistem
DPRD Surabaya mendesak evaluasi total sistem desil.
Bukan sekadar memperbaiki angka, tapi memastikan kebijakan benar-benar menyentuh manusia di balik data.
“Kebijakan harus adaptif. Jangan sampai yang butuh justru tersingkir karena data,” tegas Imam.
Karena jika tidak, kita akan terus melihat paradoks yang sama: data membaik, tapi perut tetap kosong. ***
