Pemuda Jayawijaya Minta Gubernur Jangan Ubah Hasil Seleksi Kursi DPRK Jalur Otsus

Komitmen KNPI Jayawijaya dalam Mengawal Proses Penetapan Kursi DPRK Jalur Otsus

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok, menegaskan komitmennya untuk mengawasi proses penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus). Ia menekankan pentingnya menjaga transparansi dan keadilan dalam proses ini agar tidak terjadi perubahan data yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Sabtu (7/3/2026). Hengky menyebutkan bahwa adanya indikasi perubahan hasil seleksi saat memasuki tahapan administrasi di tingkat provinsi menjadi alasan utama pihaknya untuk melakukan pengawalan ketat.

Menurut Hengky, seluruh tahapan seleksi telah memiliki dasar hukum yang kuat. Proses ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan. Aturan tersebut menjadi acuan utama dalam menentukan prosedur penyeleksian calon anggota DPRK melalui jalur Otsus.

KNPI juga menekankan bahwa peraturan daerah seperti Peraturan Gubernur (Pergub) tidak boleh melampaui kewenangan aturan yang lebih tinggi. “Dasar argumentasi kami jelas, proses ini diatur dalam Pasal 81 dan 82 PP 106. Semua tahapan dari poin satu dan seterusnya sudah masuk di sana. Pergub pun tidak bisa mengatur melebihi kewenangan aturan yang lebih tinggi di atasnya,” tegas Hengky.

Selain itu, KNPI Kabupaten Jayawijaya mendesak Gubernur Papua Pegunungan agar tidak melakukan perubahan terhadap hasil seleksi yang sudah berjalan secara berjenjang. Hengky mempertanyakan titik koordinat terjadinya potensi perubahan data tersebut, baik di instansi Kesbangpol maupun Biro Hukum.

“Supaya ada kejelasan, kami menjadwalkan audiensi resmi dengan pemerintah provinsi pada Senin (9/3/2026),” ujarnya. Ia juga memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang mencoba mempolitisasi gerakan pemuda.

Hengky menegaskan bahwa pengawalan ini merupakan aspirasi murni untuk menjaga hak demokrasi rakyat Papua, bukan agenda politik pihak tertentu. “Tindakan membatasi hak berpendapat merupakan langkah yang mencederai nilai-nilai negara demokrasi,” tegasnya.

KNPI juga meminta pemerintah daerah memandang pemuda sebagai mitra strategis dalam memberikan masukan demi kebaikan pembangunan daerah. Pemerintah diharapkan tidak menjadikan kritik pemuda sebagai ancaman, melainkan sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif.

Perlindungan hak terhadap bagian dari skema Otsus ini merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan secara jujur. “Siapapun, dalam kapasitas apapun, tidak punya hak untuk membatasi hak demokrasi. Kami adalah warga negara yang sama di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kami punya hak yang sama untuk mendapatkan bagian dari Otsus tersebut,” tutup Hengky.

Langkah Konkret yang Diambil Oleh KNPI Jayawijaya

Untuk memastikan proses penetapan kursi DPRK jalur Otsus berjalan transparan dan sesuai aturan, KNPI Jayawijaya mengambil beberapa langkah konkret:

• Mengadakan audiensi resmi dengan pemerintah provinsi untuk memperjelas posisi dan peran instansi terkait dalam proses administrasi.
• Memantau proses seleksi secara langsung guna memastikan tidak ada manipulasi atau perubahan data yang tidak sah.
• Mendorong partisipasi aktif pemuda dalam proses pengambilan keputusan terkait Otsus.
• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka dalam sistem Otsus.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Meski KNPI Jayawijaya berkomitmen untuk menjaga proses demokratisasi, tantangan tetap saja muncul. Salah satunya adalah adanya kemungkinan intervensi dari pihak-pihak tertentu yang ingin mempercepat atau mengubah proses seleksi. Namun, Hengky dan tim KNPI tetap optimis bahwa langkah-langkah yang diambil akan membawa hasil yang adil dan benar.

Dalam waktu dekat, KNPI Jayawijaya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga otonom dan organisasi masyarakat lainnya, untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana.

Harapan besar diarahkan pada pemerintah provinsi untuk bersikap adil dan tidak mempermainkan hak-hak rakyat. Dengan demikian, Otsus dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.