Tak Mau Sekadar Bagi Makan, Pemkot Surabaya Pastikan MBG Higienis untuk 207 Ribu Warga
- account_circle Shinta ms
- calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
DIAGRAMKOTA.COM – Di balik angka 207 ribu penerima manfaat, ada tanggung jawab besar menjaga kualitas makanan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan higiene dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), demi mencegah risiko kontaminasi dan menjamin standar keamanan pangan terpenuhi.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola program sekaligus memastikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya memenuhi standar operasional dan ketentuan higiene sanitasi. Berdasarkan pemutakhiran data per 18 Februari 2026, tercatat sebanyak 87 SPPG di Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut, 67 SPPG telah beroperasional dan melayani masyarakat, sementara sisanya dalam proses persiapan maupun penyesuaian administrasi dan teknis.
Secara keseluruhan, sebanyak 36 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Adapun SPPG lainnya tengah didorong untuk segera melengkapi sertifikasi tersebut sebagai bagian dari komitmen menjaga mutu, keamanan pangan, serta kualitas layanan gizi yang diberikan kepada masyarakat.
Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan program yang manfaatnya telah dirasakan luas oleh masyarakat.
“Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi. Koordinasi bersama BGN menjadi bagian dari upaya penguatan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan,” ujar Lilik.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan dan mitra pengelola SPPG yang belum memiliki SLHS agar segera mengurus sertifikasi tersebut. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi di seluruh titik layanan.
Lilik menambahkan, sinergi lintas sektor akan terus diperkuat, tidak hanya dalam aspek perizinan, tetapi juga terkait kesiapan tenaga kerja, keamanan pangan, hingga pemetaan sasaran penerima manfaat.
“Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Korwil BGN Surabaya semakin solid, sehingga Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya. (*)
- Penulis: Shinta ms
