Hariadhi / Wikimedia Commons – CC BY-SA 4.0
DIAGRAMKOTA.COM – Kota Jakarta kembali menjadi sorotan nasional menyusul munculnya peringatan dari Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, terkait potensi kerusuhan yang berpotensi melanda ibu kota pada Selasa (10/11/2026). Ia menekankan pentingnya langkah preventif yang harus diambil oleh aparat keamanan, terutama kepolisian, agar situasi tidak memburuk hingga ke tahap bentrokan fisik atau pengrusakan fasilitas publik.
Upaya Pencegahan Sejak Dini Harus Dimaksimalkan
Mardani menggarisbawahi bahwa tindakan pencegahan tidak boleh hanya dilakukan setelah konflik meletus. Ia menyerukan agar jajaran intelijen dikerahkan secara aktif untuk mendeteksi dan memantau kelompok-kelompok yang diduga memiliki niat merusak stabilitas keamanan negara. Menurutnya, identifikasi aktor intelektual — pihak-pihak yang merancang aksi provokatif dari balik layar — menjadi kunci utama dalam mencegah eskalasi konflik.
“Lawan siapa pun yang ingin merusak negeri. Dukung polisi dan pemerintah menjaga keamanan. Kawan-kawan intelijen wajib melakukan pencegahan dengan memantau aktor intelektual yang berniat merusak negeri,” ujar Mardani dalam pernyataannya kepada media.
Tanggung Jawab Bersama dalam Menjaga Keamanan
Ia juga menekankan bahwa menjaga keamanan bukan tanggung jawab semata pihak keamanan, tetapi juga merupakan kewajiban bersama seluruh masyarakat. Masyarakat diminta untuk tidak mudah terprovokasi, terutama dalam kondisi yang diprediksi rentan panas. Informasi yang belum diverifikasi harus dihindari penyebarannya agar tidak memperparah ketegangan sosial.
“Untuk masyarakat Jakarta, jaga agar jangan terprovokasi dan tetap tenang,” imbau Mardani.
Pentingnya deteksi dini, menurutnya, akan mencegah kerusuhan yang bisa merugikan banyak pihak, merusak infrastruktur publik, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial di ibu kota.
Dugaan Skema Politik di Balik Ancaman Kerusuhan
Di sisi lain, akademisi sekaligus analis politik, Ali Syarief, mengungkap dugaan adanya skenario lebih besar di balik ancaman kerusuhan tersebut. Ia menyebut bahwa rencana ini dikaitkan dengan upaya menggagalkan agenda politik DPR RI, khususnya pembahasan pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka.
Ali menduga bahwa jika Jenderal Listyo Sigit Prabowo tetap menjabat sebagai Kapolri tanpa ditahan atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, maka 5 November 2026 bisa menjadi titik awal gelombang demonstrasi besar seperti pada Agustus 2025.
“Jika LSP tidak ditahan, sebagai KAPOLRI, 5 November 2026 akan menjadi titik awal terjadinya demo-demo liar seperti pada Agustus 2025,” tulis Ali melalui akun X-nya.
Strategi Adu Domba dan Bentrokan Terencana
Ali mengungkap dugaan pola adu domba yang digunakan: hadirnya massa tandingan yang disamarkan sebagai pendukung Roy Suryo dan Dokter Tifa, bertabrakan dengan ribuan massa pendukung dari Solo. Menurutnya, bentrokan antarkelompok ini dirancang untuk meluas secara cepat dan menciptakan kekacauan di seluruh wilayah Jakarta.
“Bentrokan sengaja diciptakan untuk meletus dan meluas ke seluruh penjuru Jakarta, guna memaksa DPR menunda sidang pernyataan sikap politik atas pemakzulan Gibran sekaligus dijadikan alat tawar (bargaining chip) kepada Prabowo.”
Penegakan Hukum Harus Profesional dan Berbasis Bukti
Meskipun menekankan perlunya antisipasi, Mardani juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai harus tetap dihormati. Aparat keamanan diminta tetap menjaga profesionalisme dan mengedepankan prinsip hukum dalam setiap tindakan.
