Amankan Aset Pemkot, 36 Bangunan di Kenjeran Dibongkar

Ringkasan Berita:

DIAGRAMKOTA.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya bersama jajaran TNI-Polri serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menggelar operasi pengamanan dan pengambilalihan tanah aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya di kawasan Jalan Gading, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kamis (19/11/2026). Dalam giat gabungan tersebut, petugas menertibkan sebanyak 36 bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan aset seluas 2.889 meter persegi tanpa hubungan hukum yang sah.

Operasi penertiban melibatkan personel gabungan dari Satpol PP, TNI-Polri, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Bagian Hukum, hingga unsur perangkat daerah lainnya. Langkah ini dilakukan setelah Camat Kenjeran selaku pengelola barang mengajukan permohonan bantuan penertiban kepada Satpol PP Kota Surabaya.

Mayoritas Dipakai Garasi Mobil dan Jemuran, Warga Kooperatif Saat Pengosongan

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kota Surabaya, Rizal Zainal Arifin, menjelaskan bahwa lahan aset seluas 2.889 meter persegi tersebut selama ini dimanfaatkan oleh puluhan warga—sebagian besar merupakan pemilik bangunan di bagian depannya—tanpa dilengkapi alas hak maupun izin resmi dari pemerintah daerah.

“Hari ini kita bersama-sama dengan jajaran terkait dari TNI-Polri dan OPD melakukan giat pengamanan aset, yakni pengambilalihan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya seluas 2.889 meter persegi di Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran. Kondisinya dimanfaatkan oleh orang tanpa ada hubungan hukum dengan Pemerintah Kota Surabaya, sebagian besar digunakan untuk garasi mobil, tempat jemuran, dan lain sebagainya,” ujar Rizal Zainal Arifin di lokasi kegiatan, Kamis (19/11/2026).

Rizal memastikan proses penertiban terhadap 36 pemanfaat lahan tanpa alas hak tersebut berjalan lancar dan kondusif. Petugas turut membantu warga memindahkan barang-barang dari dalam bangunan sebelum lahan diratakan menggunakan alat berat dan dilakukan pemagaran pengamanan.

“Warga sudah kooperatif. Ada sebanyak 36 bangunan atau 36 pemanfaat tanpa alas hak dan semuanya sudah bisa menerima serta memahami karena memang mereka sadar ini bukan tanah miliknya, melainkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya,” jelasnya.

Dialihfungsikan Jadi Lahan Urban Farming dan Penataan Balai RT

Setelah proses pengosongan dan pemagaran rampung, lahan aset Pemkot Surabaya di Jalan Gading tersebut tidak akan dibiarkan terbengkalai, melainkan segera dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai usulan yang masuk melalui pihak kecamatan.

Rizal menyebutkan, lahan tersebut direncanakan menjadi kawasan pertanian perkotaan (urban farming) dengan tanaman produktif. Sementara itu, bangunan Balai RT yang sudah berdiri di lokasi tidak ikut dibongkar, melainkan akan ditata ulang agar terlihat lebih rapi dan tidak terkesan kumuh.

“Sesuai usulan yang masuk ke kecamatan, lahan ini akan digunakan untuk kepentingan umum, seperti lahan urban farming tanaman produktif dan Balai RT. Karena kondisi eksisting Balai RT sudah ada, maka dalam giat ini kita lewati, sambil ke depannya lokasinya akan ditata supaya secara tampilan lebih estetik dan tidak kelihatan kumuh,” terang Rizal.

Imbauan Patuhi Prosedur Izin Pemakaian Tanah

Menutup keterangannya, Rizal mengimbau seluruh warga Kota Surabaya agar tidak sembarangan mendirikan bangunan ataupun memanfaatkan lahan aset milik Pemkot Surabaya tanpa persetujuan resmi dari pemerintah daerah.

“Kepada warga masyarakat agar tidak memanfaatkan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya tanpa persetujuan dari pemerintah daerah. Kalau mau memanfaatkan ada mekanisme dan prosedurnya melalui izin pemakaian tanah, jika memang tanah tersebut tidak sedang dimanfaatkan sendiri oleh Pemkot Surabaya untuk kepentingan umum,” pungkasnya.