Ringkasan Berita:
- Pemkot Surabaya bersama TP PKK memperkuat pendampingan ibu hamil sejak usia kandungan 7 bulan melalui program integratif “Bunda Jelita” Surabaya.
- Inovasi ini mengintegrasikan layanan kesehatan dan adminduk, mencakup penerbitan Akta Kelahiran, KK, KIA, hingga kepesertaan BPJS Kesehatan secara simultan.
- Ketua TP PKK Surabaya Rini Indrayani menekankan peran krusial Kader Surabaya Hebat (KSH) dan TPK dalam menjamin hak identitas hukum anak sejak dini.
DIAGRAMKOTA.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Surabaya mengintensifkan pendampingan keluarga sejak masa kehamilan melalui inovasi program Bunda Jelita (Bersama Urus Kelahiran dan Identitas Anak – Jejaring Lintas Layanan Kependudukan dan Kesehatan). Program strategis ini dirancang untuk memastikan setiap anak yang lahir di Kota Pahlawan langsung terlindungi hak sipil dan jaminan kesehatannya.
Melalui sistem jejaring ini, pendampingan ibu hamil dikoneksikan langsung dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan loket administrasi kependudukan (adminduk). Skema terpadu ini memungkinkan orang tua mempersiapkan seluruh berkas administratif sebelum masa persalinan tiba. Begitu bayi lahir, proses administrasi langsung berjalan otomatis memproses Akta Kelahiran yang terintegrasi dengan pembaruan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan.
Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indrayani — yang akrab disapa Bunda Rini — menegaskan bahwa keberadaan kader di lapangan menjadi garda terdepan sekaligus jembatan penghubung yang memastikan program pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh warga di tingkat RT/RW.
“Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada teknologi dan sistem pelayanan, tetapi juga pada kekuatan kolaborasi dan pendampingan langsung kepada keluarga,” terang Bunda Rini, Kamis (15/10/2026).
Bunda Jelita Surabaya Kolaborasi Lintas Elemen: Kader KSH, TPK, hingga Bunda PAUD
Bunda Rini menjelaskan, efektivitas pelaksanaan program Bunda Jelita bertumpu pada kerja sama lintas sektor yang melibatkan TP PKK, Bunda PAUD, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Surabaya Hebat (KSH), serta tenaga medis di puskesmas dan petugas dinas kependudukan. Para kader tidak hanya bertugas menyosialisasikan aturan, melainkan aktif membantu keluarga memahami setiap tahapan administrasi dan gizi menjelang persalinan.
“Kader bukan hanya menyiapkan informasi, tetapi juga hadir untuk mendengarkan, mendampingi, dan membantu menghubungkan keluarga dengan layanan yang mereka butuhkan,” jelasnya.
Sebagai contoh konkret implementasi wilayah, sosialisasi dan aktivasi Bunda Jelita di Kecamatan Jambangan telah berjalan secara rutin setiap bulan. Tim pendamping mulai masuk melakukan pemantauan intensif ketika usia kehamilan ibu menginjak trimester ketiga atau usia kandungan tujuh bulan.
“Ini adalah contoh nyata bahwa pemberdayaan masyarakat bisa menjadi jembatan antara program pemerintah dengan kebutuhan keluarga di lingkungan masing-masing,” ungkap istri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tersebut.
Jamin Perlindungan Hukum dan Kualitas Awal Kehidupan Anak
Menurut Bunda Rini, edukasi sejak masa kehamilan menjadi sarana fundamental dalam membangun kesadaran kolektif orang tua mengenai pentingnya kepemilikan dokumen hukum anak. Pengurusan berkas sipil tidak boleh lagi dipandang sebagai formalitas yang baru diurus setelah anak berusia berbulan-bulan.
“Setiap anak yang lahir ke dunia berhak mendapatkan awal kehidupan yang baik. Bukan hanya kasih sayang dan perhatian dari keluarga, tetapi juga hak atas identitas hukum,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kesuksesan pendampingan keluarga tidak diukur semata-mata dari tingginya angka cetak fisik dokumen kependudukan. Jauh lebih esensial, keterlibatan aktif kader ditargetkan mampu menumbuhkan kesadaran mandiri masyarakat agar senantiasa tertib administrasi dan proaktif memperhatikan kesehatan tumbuh kembang anak sejak dini.
“Pelayanan yang baik bukan hanya pelayanan yang tersedia, tetapi pelayanan yang benar-benar bisa dijangkau, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Bunda Rini.
