DIAGRAMKOTA.COM – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan kelompok pendukungnya menggelar aksi damai di depan kompleks gedung DPR RI, Jakarta, pada hari Kamis (27/8). Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan dua tuntutan utama terkait pemberantasan korupsi. Koordinator AMPB, Supriyono alias Botok, menjelaskan bahwa aksi tersebut tidak bermaksud untuk membuat keributan, melainkan fokus pada penyampaian aspirasi masyarakat.
Dua Tuntutan Utama dalam Aksi 27 Agustus
Botok menekankan bahwa tuntutan utama dari aksi ini adalah mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Selain itu, pihaknya juga meminta agar hukuman terberat diberlakukan bagi pelaku korupsi. Ia menegaskan bahwa aksi AMPB tidak memiliki agenda untuk melengserkan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Justru, mereka mendukung pemerintahan Prabowo agar berjalan lebih baik.
Kedatangan ke Jakarta untuk Menyampaikan Aspirasi
Botok mengungkapkan bahwa AMPB sebelumnya telah menyampaikan aspirasi serupa di Kabupaten Pati pada 13 Agustus lalu. Dalam aksi tersebut, mereka meminta DPRD Kabupaten Pati mengusulkan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Setelah mengetahui adanya rencana aksi dengan tuntutan serupa di Jakarta, AMPB memutuskan untuk turut hadir dan menyampaikan aspirasi tersebut di depan DPR RI.
Pembahasan RUU Perampasan Aset
Ia menyebut kedatangan masyarakat Pati ke Jakarta juga dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada DPR RI terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Botok menegaskan bahwa aksi AMPB akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI dan tidak meluas ke lokasi lain. Ia juga menegaskan bahwa AMPB tidak mengajak kelompok atau masyarakat untuk melakukan tindakan anarkis selama penyampaian aspirasi.
Jaminan Ketua DPR RI
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya siap menerima aspirasi masyarakat dalam rencana aksi 27 Agustus massa AMPB dkk yang digelar hari ini. Ia menegaskan bahwa partisipasi dari masyarakat jika ingin menyampaikan masukan atau aspirasi akan diterima di gedung DPR. Meski begitu, dia berharap agar massa aksi bisa menjaga ketertiban dan tidak melakukan aksi ricuh.
Pertemuan dengan Massa Aksi
Puan juga memastikan bahwa DPR terbuka untuk bertemu massa aksi. Dalam beberapa waktu terakhir, pimpinan DPR secara bergantian terus bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat. Oleh karena itu, ia tidak menutup kemungkinan untuk bertemu massa aksi 27 Agustus hari ini.
